<
Lintaspapua.com

Masyarakat Tidak Nikmati Dana Kampung, Anggota DPRD Pegubin, Paulus Kri Gelar Reses ke Distrik Jefta di Batas RI -PNG

LINTAS PAPUA - Senin, 24 Agustus 2020 - 08:10 WITA
Masyarakat Tidak Nikmati Dana Kampung, Anggota DPRD Pegubin, Paulus Kri Gelar Reses ke Distrik Jefta di Batas RI -PNG
 ()
Penulis
|
Editor

OKSIBIL (LINTAS PAPUA) – Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Paulus Kri telah melakukan kunjungan kerja atau Reses ke masyarakat di Distrik Jefta Kabupaten Pegunungan Bintang pada (18/8) 2020. Selama masa reses Paulus banyak berdiskusi dengan masyarakat di Kampung-kampung, terkait program pembangunan selama 75 tahun Indonesia merdeka di daerah yang berbatasan langsung dengan Negara RI-PNG itu.


Dalam tatap muka anggota DPRD Pegubin tersebut, banyak kendala yang disampaikan oleh masyarakat. Terutama masalah akses jalan, pendidikan, perumahan, kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya.

Paulus mengakui kehidupan masyarakat di Distrik Jefta Kabupaten Pegunungan Bintang Indonesia sangat memprihatinkan, sehingga harus segera ditolong oleh pemerintah.

Dijelaskannya masyarakat Kampung Bris, Distrik Jefta minta pemerintah membuka akses jalan Trans Papua kabupaten Keerom menuju Pegunungan Bintang dan akses jalan menuju kampung Bris yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) km, sehingga dapat memudahkan akses perekonomian, pendidikan dan kesehatan di daerah itu dapat terjangkau, seperti apa yang disebutkan pada tema perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2020, yakini “INDONESIA MAJU”.


Paulus Kri kepada media ini di Jayapura Sabtu (22/8) menyampaikan keprihatinannya atas situasi dan kondisi riil masyarakat di Kampungnya.

“Saya adalah salah satu anak yang lahir dan besar di Perbatasan Indonesia-PNG dan saat ini jadi anggota DPRD Kapupaten Pegunungan Bintang, saya dipilih dengan harapan dan doa dari seluruh orang tua-tua masyarakat saya yang hidup di perbatasan Negara Indonesia dan PNG, untuk memperjuangkan aspirasi kondisi kehidupan dari yang memprihatinkan ini semoga menjadi sedikit baik, itu yang menjadi harapan besar masyarakat di perbatasan,”pungkas Paulus.

Dijelaskan, bahwa  aspirasi yang disampaikan kepada dirinya adalah pertama adalah masyarakat minta pemerintah membuka akses jalan masuk ke Kampung Bris dengan jarak sekitar 7 Km. Tujuannya agar daerah 3T, Terpenci, Tertinggal dan Terblakang dapat bangkit maju sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

“Masyarakat di Kampung bilang Bapak Dewan, tolong beritahukan pemerintah melalui Dinas terkait untuk membangun jalan ke kampung. Bapak Dewan sebagai anak asli disini harus berjuang sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa kami masyarakat di kampung Bris membutuhkan jalan, dan perumahan.

Aspirasi berikutnya adalah masyarakat minta agar SK kepala harus dikembalikan kepada masyarakat asli di kampUng tersebut, sehingga dana kampung atau dana Desa dapat dipergunakan dengan baik untuk membangun kampung. Mengingat selama ini orang luar kampung yang jabat kepala kampung jadi jarang hidup di kampung dan lebih banyak menghabiskan waktu di ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu di Oksibil.

“Jadi selama tahun 2020, terhitung 8 (delapan) bulan ini, masyarakat tidak pernah menikmati dana Desa. Itu karena orang lain diluar kampung yang pegang SK Kampung Bris dan hanya berada di Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga dananya tidak sampai ke masyarakat. Oleh sebab itu kami minta kepada pemerintah Daerah agar segera kembalikan SK kampung kepada orang asli di Kampung Bris, supaya dana Desa yang di berikan oleh pemerintah bisa digunakan untuk membangun kampung,”harapnya.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, maka Paulus berharap pemerintah melalui Dinas terkait yang mengatur untuk segera menindak lanjuti laporan masyarakat Kampung Bris tersebut. Karena ada indikasi dana Desa tidak sampai ke Masyarakat di Kampung Bris. Sehingga sebelum pemilihan kepala daerah SK tersebut bisa diselesaikan. Ada juga laporan dari masyarakat Kampung lainnya bahwa kepala kampungnya suda tiga tahun tidak pernah berada di tempat tugas, sehingga Dana Desa tidak sampai di Kampung.

Paulus berharap dengan kejadian ini, dirinya akan membuat laporan tertulis kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Indonesia, sehingga masyarakatnya di daerah Perbatasan RI-PNG dapat diperhatikan. “Saya minta kepada pemerintah Indonesia, Provinsi dan Kabupaten untuk serius memperhatikan kami yang ada di wilayah perbatasan Negara Indonesia dan PNG.,”harap Paulus mengakhiri wawancaranya. (mozes)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123