DAK Keerom Belum Ambil Sikap Soal Otonomi Khusus Papua Jilid II

0
586
Otonomi Khusus Belum Beri Manfaat Kepada Orang Asli Keerom. Tanpak Sekretaris Dewan Adat Keerom (DAK), Lauren Borotian saat diwawancara wartawan. (Arief /LPC)

Otonomi Khusus Belum Beri Manfaat Kepada Orang Asli Keerom

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Sekretaris Dewan Adat Keerom (DAK), Lauren Borotian, memiliki pendapat sendiri seiring dengan akan berakhirnya otonomi khusus (Otsus) bagi Papua pada tahun 2021 mendatang. Menurutnya, bahwa DAK Keerom memilih belum mengambil sikap terkait mulai ramainya pembahasan tentang kemungkinan Otsus II atau tidak.

‘’Meskipun tentang Otsus Jilid II, yang kini sedang ramai diperbincangkan termasuk dari tokoh Keerom seperti Herman Yoku dan Ayub Yuur (mahasiswa) pernyataan mereka itu sangat disayangkan, namun bagi DAK sendiri sampai saat ini belum mengambil suatu sikap tentang apakah menolak aspirasi Otsus II atau tidak,’’ujarnya kepada lintaspapua.com, kemarin.

Menurutnya, sampai saat ini mengapa DAK belum mengambil sikap apakah mendukung atau menolak Otsus, karena ia melihat manfaat Otsus bagi orang asli keerom atau orang asli Papua yang ada di Keerom, belum merasakan apa itu dana Otsus.

‘’Mari kita melihat bagaimana Otsus itu hadir, Otsus hadir untuk menjawab tuntutan masyarakat atau orang asli Papua yang meminta merdeka. Sehingga dengan Otsus kehadirannya bisa meningkatkan kesejahteraan OAP, tapi sayang sampai saat ini, kami dari DAK melihat belum ada manfaat yang signifikan atas hadirnya Otsus ini,’’lanjutnya.

Ia menyebut bahwa untuk di Keerom, Otsus tidak dirasakan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan, insfrastur bahkan ekonomi, menurutnya masyarakat tidak merasakan sedikitpun.

‘’Untuk bidang kesehatan, di Keerom masyarakat belum merasakan. Katanya ada dana Otsus besar bidang kesehatan tapi setelah kita lihat ternyata infrastruktur dan petugas medis tidak ditempat. Saat ini saja ada warga dari 3 dusun di Towe yaitu Milki, Tefalma dan Lules, ke Arso untuk mencari pelayanan kesehatan yang tidak mereka dapatkan,’’ujarnya.

Demikian pula di bidang pendidikan, gedung sekolah tak beres, guru tak ada di tempat dan anak sekolah terlantar. ‘’Contoh sekolah di Kalibom, anak yang tinggal di Kalimo harus jalan kaki sampai Kalibom untuk bersekolah,’’ujarnya lagi.

Selain itu, ia menyoroti di dinas Perhubungan Kabupaten Keerom yang katanya ada 20 kendaraan. ‘’Tapi kendaraan itu jalan kemana dan setahu saya banyak yang tidak jalan. Maka ini benar-benar otsus tak berdampak bagi OAP di Keerom, maka kami dewan adat keerom menolak pernyataan tersebut,’’tambahnya.

Ia juga menyebut sesuai apa yang disebutkan Ketua Dewan Adat Mamta, Zadrak Taime dan 57 pastor di Papua, bahwa Dana Otsus mau ditambah itu tujuannya apa, mau mensejahterakan atau mau menghancurkan. ‘’Otsus tambah uang untuk memusnahkan OAP atau untuk apa?,’’tegasnya.

Ia menyebut bahwa DAK Keerom akan mendukung apa yang disampaikan Dewan Adat Papua (DAP). ‘’Kami selalu mendukung upaya yang dilakukan DAP dan beberapa stokeholder, bahwa Otsus ini bukan soal undang-undang tapi soal kewenangan, karena saat ini banyak sumber daya alam yang diambil dari Papua, tetapi pengembalian dana Otsus secara nilai tak sesuai yangdiambil,’’tegasnya lagi.

Karenanya, menurut Lauren, bahwa sebelum menuju apakah Otsus perlu dilanjutkan atau bgm? Menurutnya, sebaiknya dilakukan pertemuan dan kesepahaman terlebih dahulu. ‘’Kita butuh kesepahaman dan kesepakatan semacam Mou baru untuk satu UU baru atau Otsus baru, agar semua aturan perlu dijalankan. Karena saat otsus pertama, baik Perdasus dan Perdasi tak ada yang disetujui, hak dikebiri, ibarat kepala lepas ekor dipegang,’’lanjutnya.

Kondisi ini di Keerom menurutnya diperparah dengan sikap Pemkab Keerom yang membuat Otsus makin gagal di Keerom. ‘’Pemkab Keerom bukan hanya kurang tapi tak ada transparansi. Kami sebagai rakyat tak tahu ada kegiatan ini program apa, apakah DAK DAU atau Otsus atau afirmasi lainnya, kami juga tak tahu dana berapa, tujuan apa, dll. Ini semua karena Pemkab Keerom tak ada keterbukaan samasekali,’’tukasnya.

Untuk itu, sekali lagi ini menyampaikan sikap DAK keerom, bahwa DAK belum ambil sikap soal Otsus Jilid II dan menyayangkan pernyataan perorangan yang menyatakan Otsus perlu dilanjutkan. ‘’Kami menunggu sikap DAP Papua, namun prinsipnya kami minta ada MOU baru soal pemberdayaan dan keberpihakan terhadap OAP termasuk kami OAK atau orang asli Keerom,’’pungkasnya. (arief/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here