16 Pejabat Baru BKKBN Papua Dilantik Guna Percepat Kinerja

0
269

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Papua, mengukuhkan, juga melantik 16 Pejabat di lingkungan BKKBN yang di lantik oleh kepala BKKBN RI dan di saksikan secara virtual oleh mentri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia,

Tjahjo Kumolo, S.H Jumat (17/7/2020), Aula BKKBN Perwakilan Papua.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr Hasto Wardoyo Sp.OG(K) selain mengucapkan selamat, pihaknya berpesan agar pejabat meningkatkan kinerja.

“Saya ucapkan selamat baik itu Para Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional. Bagi Pejabat Fungsional agar tetap melaksanakan  kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memperoleh Angka Kredit sesuai dengan jenjang kepangkatan, namun tetap melaksanakan peran secara fungsi yang melekat pada jabatan fungsionalnya masing-masing, begitu pula pada Pejabat Struktural agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam mensukseskan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana  (BANGGA KENCANA).  

Saya minta kepada saudara-saudara, agar bisa menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab, agar dapat mewujudkan birokrasi yang agile, efektif dan efisien,”ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE.M.Si menjelaskan pelantikan dilaksanakan untuk mempercepat perubahan struktur dan mendapatkan hasil dari tenaga BKKBN profesional.

“Kita percepat pelantikan supaya struktur organisasi ini cepat berubah, dan pejabatnya bisa di optimalkan dalam kinerja ini harus ada hasil, untuk pencapaian kerja dan integritas, di butuhkan pegawai profesional,”Jelasnya.

Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia,

Tjahjo Kumolo, S.H, menjabarkan cara kerja para pejabat yang dilantik setelah di sederhanakan

“Akan dibuat regulasi mengenai mekanisme kerja organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama dan koordinator jabatan fungsionalyang substansinya mengatur antara lain: Penetapan koordinator jabatan fungsional;Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional; dan Tata Kerja antara JPT dan Koordinator Jabatan Fungsional,”Jelasnya.(Fransisca/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here