JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Yakob Komboy atau Jack Komboy seusai melakukan audiensi online dengan 16 Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kota dan Kabupaten Jayapura, Jumat, 19 Juni 2020.
Pertemuan tersebut digelar untuk mendengar aspirasi Pimpinan PTS tentang penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, terutama di masa pandemic Covid-19 ini.
Dari audiensi tersebut diperoleh banyak hal diantaranya adalah sulitnya menyelenggarakan perkuliahan secara online (daring) di Provinsi Papua. Kota Jayapura yang menjadi barometer saja kesulitan, apalagi wilayah yang lebih ke pelosok, tentu hampir dapat dipastikan kegiatan perkuliahan online tidak dapat efektif berjalan, “ujar Wakil Ketua Komisi V”.
Selain itu menurutnya, tantangan lain yang juga tidak kalah beratnya adalah operasional PTS yang kini terseok oleh karena kendala finansial. Penyelenggaraan PTS sepenuhnya menggantungkan diri pada sumbangan SPP mahasiswa.
Dan dapat dibayangkan bahwa menurut data APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta) di Provinsi Papua bahwa 39 persen mahasiswa PTS berlatar orang tua dengan penghasilan kurang dari 1 juta per bulan, 21 persen dengan latar penghasilan 1-2 Juta per bulan. Untuk yang diatas 4,5 juta per bulan pun jumlahnya hanya 1,3 persen.
1

Belum lagi, diketahui bahwa dari 80 ribu lebih mahasiswa di Tanah Papua, 50 ribu lebih diantaranya adalah mahasiswa PTS. Dari angka 50 ribu lebih tersebut, lebih dari 70 persen mahasiswanya adalah anak-anak asli Papua. Saya kira Pemerintah Daerah harus melihat hal ini “ujarnya.”
Selama ini kita lebih berfokus tentang bagaimana nasib studi anak-anak kita yang ada di luar Papua, tapi 3/4 mahasiswa asli Papua justru belajar di Tanah Papua dalam keterbatasan.
Mereka ini pun adalah masa depan kita, jadi harus juga mendapat dukungan yang memadai, “tambahnya.”
“Saya sangat berharap, dan Komisi V DPR Papua” akan berjuang agar dalam penyusunan draft Undang-Undang Otonomi Khusus jilid – II dapat kemudian memuat landasan yuridis bagi terselenggaranya pendidikan gratis bagi anak-anak OAP khususnya, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta.
Jadi jangan ada Bahasa kemudian bahwa “ada anak Papua yang beruntung dan tidak beruntung terkait beasiswa studi..”
Dalam audiensi online yang memuat beberapa kesepakatan tindak lanjut tersebut juga mengikutsertakan Ketua LLDIKTI Wilayah XIV DR. Suriel Mofu, M.Pd., M.Phil serta Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah, S.HI., MH, dan tenaga ahli Komisi V DPR Papua, Yohannes Fajar I. Kambon.2 (DPRP Komisi 4)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here