Otsus Jilid I, Tak Ada Solusi Penyelesaian Persoalan di Papua, Otsus Jilid II?

1
463
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela Ham se-Dunia), Theo Hesegem. Richard (LPC)
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela Ham se-Dunia), Theo Hesegem. Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) — Otonomi Khusus (Otsus) jilid I, tidak memberikan solusi penyelesaian persoalan di Papua. Otsus jilid II akan membuat Orang Asli Papua (OAP) semakin menjadi korban.

“Otsus jilid II orang asli Papua akan bertambah korban. Karena dana Otsus akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, terlebih khusus para elit-elit di Papua,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, kepada Lintas Papua, Kamis (02/07/2020).

Sebut Hesegem, Otsus bukan solusi penyelesaian persoalan di Papua, mengapa?, ketika berkaca dari Otsus jilid I, dimana tidak memberikan harapan yang sesungguhnya kepada OAP, untuk hidup dengan rasa bebas di tanahnya sendiri. Karena Otsus tidak berjalan sesuai amanat yang diberikan dalam kerangka Otsus yang sesungguhnya.

“Suatu daerah atau wilayah yang disebut sebagai daerah Otsus, sebagaimana Otsus jilid I yang berlaku di Papua, seharusnya kewenangan semua diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayah dan dirinya sendiri. Namun kenyataannya tidak. Kendati, ada hal-hal tertentu yang bisa diatur oleh pemerintah pusat,” ujar pembela ham se-dunia itu.

Lanjutnya, perlu juga diketahui, bahwa Papua dijadikan sebagai daerah Otsus sejak Tahun 2001, namun OAP selalu mengalami korban kekerasan.

Sebenarnya Otsus bukan suatu jamainan dan harapan OAP untuk hidup berkarya dengan bebas di atas tanahnya sendiri. Sebab Papua dijadikan sebagai daerah Otsus, banyak OAP yang selalu mengalami korban kekerasan yang berdampak pada pelanggaran ham. Dan selalu hidup dengan tidak rasa bebas, sebagai pemilik negeri, dan pemilik hak ulayat di tanah Papua. OAP dijadikan sebagai tamu undangan, dan sebagai barang dagang yang harus dibisniskan.

Dari sisi pendanaan, sebut saja dana Otsus tidak menguntungkan OAP, justru menguntungkan kelompok-kelompok tertentu untuk memperkaya diri, seperti para elit-elit di Papua.

“Dana otsus tidak menguntungkan bagi OAP, tetapi menguntungkan para elit-elit di Papua, dan kelompok-kelompok tertentu untuk memperkaya diri,” jelas pekerja ham itu.

Disisi pengawasan korupsi, dimana pemerintah pusat mengetahui para elit-elit di Papua, banyak yang melakukan korupsi, namun pemerintah pusat tidak berani melakukan pemantauan, dan pengawasan terhadap pegunaan dana Otsus jilid I di Papua, sejak Otsus Tahun 2001, diberlakukan di Papua. Ditambah kondisi OAP tidak ada perubahan.

Hadirnya Otsus bagi Papua, sejak Tahun 2001, sesungguhnya ditawarkan oleh Uni Eropa, untuk meredakan isu Papua merdeka

“Perlu diketahui bahwa penawaran terhadap OAP, untuk menerima Otsus, datang dari Uni Eropa atas kerja sama dengan pemerintah Indonesia,” tuturnya.

Sembari berkisah, Theo bercerita, waktu di Jayawijaya, ada sebuah pertemuan antara OAP dengan anggota Uni Eropa di Kampung Piramid, wilayah Distrik Kimbim, kini Distrik Piramid.

Dalam pertemuan itu melibatkan tokoh-tokoh gereja, tokoh masyarakat, tokoh LSM, dan tokoh politik Persedium Dewan Papua (PDP) dan masyarakat adat.

Isu yang di bahas waktu itu tentang Otsus di Papua, dimana tawaran disampaikan oleh 15 perwakilan negara Uni Eropa kepada OAP dalam pertemuan itu?, mengajak OAP untuk menerima dulu Otsus. Apakah Otsus akan berjalan sesuai harapan OAP atau tidak?. Kalau Otsus tidak berjalan sesuai dengan harapan OAP, mungkin ada kebijakan yang lain, terpaksa OAP menerima tawaran Uni Eropa terkait dengan Otsus.

“Penawaran yang dilakukan dari Uni Eropa untuk meredahkan isu Papua merdeka. Namun sejak terjadi penerapan Otsus di Papua, hingga sampai sekarang. Otsus tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dan OAP tidak mendapat keuntungan dengan Otsus yang dijanjikan itu,” sebut Theo Hesegem.

Mengakhiri wawancara, Theo berpesan, pemerintah pusat perlu memahami dan pelajari dengan bijak terhadap kondisi sebenarnya yang terjadi selama ini di Papua. Karena OAP telah mengembalikan Otsus pada Tahun 2015 di halaman Gedung MRP Papua, di Kota Raja, Kota Jayapura, dengan mengunakan peti jenasah bertuliskan “Otsus Gagal dan Meninggal”.

“Pemerintah Rebuplik Indonesia, (pemerintah pusat) harus bijak melihat kembali, dan mengevaluasi semua persoalan-persoalan di Papua, sehingga dapat mengikuti keinginan OAP. Bukan memaksakan kehendak pemerintah pusat,” tegasnya.

Apabila pemerintah pusat memaksakan kehendaknya sendiri, belum tentu OAP akan menerima pendapat pemerintah pusat. Dan kalau ada berbeda pendapat antara yang mengambil kebijakan dan yang menerima kebijakan pasti akan ada pertentangan, dan situasi tidak akan aman.

“Perlu ketahui juga bahwa tujuan pemerintah pusat, menerapkan Otsus di Papua, adalah untuk meredahkan Isu “Papua Merdeka”. Namun isu tersebut terus bergulir di tanah Papua akhirnya sulit juga dibendung. Sekarang lebih kuat dan susah dibendung adalah isu rasisme,” sebut Hesegem lagi.

Oleh karenanya, semua ini dikembalikan kepada OAP sebagai pemaanfaatan untuk menentukan apa yang diharapkan OAP. Dan pemerintah pusat harus melakukan pendekatan secara dialogis dengan OAP, dari perbagai pihak terkait Otsus jilid II. Sebab Otsus bukan solusi penyelesaian persoalan di Papua.pungkasnya. (Richard/Lintas Papua)

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan ke Albert Giban Batal balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here