Alex Silas Ick : LTP Siap Gelar Diskusi Webinar “Otsus Papua Jilid II Mau Dibawa Kemana ???”

4
428
Ketua Lembaga Transformasi Papua (LTP), Alex Silas Ick, S.Sos, MT. Richard (LPC)
Ketua Lembaga Transformasi Papua (LTP), Alex Silas Ick, S.Sos, MT. Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Lembaga Transformasi Papua (LTP), bakal mengelar  diskusi webinar bertemakan “Otsus Jilid II Mau Dibawa Kemana”.

Dan dalam diskusi itu nantinya, isu utamanya adalah pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), baik di Papua dan Papua Barat. Dan pendapat Orang Asli Papua (OAP) mengenai regulasi delegatif dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang?.

“Ya, kami Lembaga Transformasi Papua (LTP) berinisiasi untuk membuat diskusi webinar dengan isu utamanya tentang Otsus Papua, dengan melibatkan para narasumber baik Akademisi, Anggota DPR RI dan DPD RI, Kemendagri (Dirjen Otonomi Daerah), Ketua MRP Papua dan MRP Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua, dan pemimpin Gereja di Papua, serta partisipasi masyarakat sebagai peserta diskusi,” kata Ketua Lembaga Transformasi Papua (LTP), Alex Silas Ick, S.Sos, MT, kepada LintasPapua.Com, Kamis (02/07/2020) di Jayapura.

Disingung Lintas Papua, mengapa mengambil topik diskusi bertema Otsus?, sebut Ketua LTP, untuk bagaimana mendegar pendapat OAP mengenai kebijakan dan implementasi sektor-sektor strategis dalam prespektif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang?.

Bagaimana pendapat OAP mengenai alokasi dana Otsus dalam mengimplementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang?.

Bagaimana pendapat OAP mengenai kinerja aparat pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang?

“Terpenting dari diskusi bertema Otsus itu, mendengarkan aspirasi atau pendapat OAP baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, dan di luar Provinsi Papua, Masyarakat Hukum Adat, Kalangan LSM/NGO, Tokoh Agama (Dedominasi Sinode Gereja), Akademisi, MRP Papua-Papua Barat, DPR Provinsi, DPR Kab/kota, DPR RI dan DPD RI. Menyatukan dan merumuskan pandangan bersama sebagai pandangan OAP, Masyarakat Hukum Adat, Kalangan LSM/NGO, Tokoh Agama (Dedominasi Sinode Gereja), Akademisi, MRP Papua- Papua Barat, DPR Provinsi, DPR Kab/kota, DPR RI dan DPD RI, mengenai Implementasi Otsus. Dan pokok pikiran sebagai bahan tindak lanjut kebijakan atau landasan hukum pembangunan penyusunan Undang-undang Otsus Jilid II mendatang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Ketua Lembaga Transformasi Papua (LTP) itu.

Sekedar diketahui, selama rezim orde baru barkuasa, diskriminasi pembangunan, rentetan kekerasan hak asasi manusia, dan tersumbatnya ekspresi identitas sosial dan budaya bangsa Papua menjadi ingatan bersama rakyat Papua. Jatuhnya rezim orde baru membuka peluang rakyat Papua untuk menunjukan ekspresi tuntutan kemerdekaan kepada Indonesia.

Presiden B.J Habibi ketika itu mengakomodasi tuntutan elit Papua yang terdiri dari tim Forum Rekonsilias Masyarakat Irian Jaya (FORERI) tim 13 dan tim 100 melakukan mediasi dialog antar Jakarta-Papua, perkembangan puncak dialog antara Jakarta-Papua terjadi pertemuan antara tim 100 diketuai oleh Tom Beanel dengan Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie. Akhirnya solusi diberikan Undang-Undang Otsus bagi Papua.

Konteks dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya OAP yang begitu parah yang terjadi selama ini, diamati dan disikapi oleh Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri dengan pilihan “memberi kemerdekaan atau memberi kesejahteraan”. Presiden Megawati Soekarno Putri memilih memberi kesejateraan dengan lahirlah apa yang dikenal dengan nama Undang-undang Otsus.

Masyarakat sangat berharap Otsus Papua dapat membawa perubahan dan kehidupan baru di tanah Papua. Karena harapan yang besar ini, public tak henti-hentinya menyoroti berbagai aspek yang telah dijanjikan Otsus. Mereka terus menyuarakan agar pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan prasarana dasar seperti perumahan, air besih, dan listrik dapat diperhatikan.

Penyelesaian masalah ham pada masa lalu sangat dinanti-nanti. Kebijakan negara yang mengabaikan hak penduduk atas Sumber Daya Alam (SDA) diharapkan dapat berubah. Penelurusan sejarah integrasi ke dalam NKRI melalui dialog yang diatur dalam Otsus sangat luas disuarakan. Keberpihakan pada penduduk asli Papua, yang dijanjikan Otsus bagi penduduk, diminta untuk diperluas dan mencapai banyak sisi kehidupan seperti penempatan pejabat di pemerintah daerah, pemelihan bupati, walikota sampai seleksi perguruan tinggi bahkan DRP provinsi dan kabupaten/kota harus OAP. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Otsus Papua yang melibatkan MRP Papua, Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat yang dilaksanakan.

Berbagai pernyataan tokoh Papua dan Papua Barat dalam evaluasi pelaksanaan terkait pemberlakuan kebijakan Undang-undang Otsus Papua dan Papua Barat selama 20 Tahun diharapakan mampu menjadi lokomotif bagi perubahan sikap OAP dan juga menjadi percepatan pembangunan yang setara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Namun dalam kenyataannya setelah memasuki tahun ke 19 (2001-20020) kebijakan Undang-undang Otsus Papua dan Papua Barat belum optimal dalam mendorong terjadinya perubahan yang signifikan di Tanah Papua.

Berbagai pernyataan dipublis terkait pelaksanaan Otsus oleh Menteri Dalam Negeri, Anggota DPR Papua, anggota MRP Papua-Papua Barat bahkan masyarakat adat pemilik hak ulayat dan hak komunal di 7 wilayah adat terkait pelaksanaan Otsus.

Bagian ini direpons dengan positif oleh Lembaga Transformasi Papua (LTP) untuk dilakukan diskusi public secara online. (Richard/Lintas Papua)

 

 

4 KOMENTAR

  1. OTSUS JIlID 2 Mau Bawa Kemana Apakah Bangsa Papua MERDEKA Di dalam NKRI Atau ka Bangsa Papua MERDEKA Di Luar NKRI . Marilah Kita Renungkan Dalam Hati serta Katakanlah Sejujurnya , Jangan ada DUSTA Diantara Kita. .

Tinggalkan Balasan ke Arisman kareth Batal balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here