Renaldi Tokoro : Seleksi Jabatan Sekda Papua Jangan di Politisir

0
172
Suasana Jumpa Pers. (Andrew/LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Jabatan Sekretaris daerah Papua adalah jabatan birokrasi, Sehingga pasti ada penilaian khusus tentang jenjang karir dan golongan dan sudah ada dalam aturan yang berlaku.

“Kemudian jika dilihat dengan cara pandang yang berbeda tentu ini jadi persoalan, apalagi kalo di Politisir. “Ungkapan Ketua Pilar Pemuda Tabi, Renaldi Tokoro, kepada media di Jayapura, Sabtu, 27 Juni 2020.

Menurut Naldi Tokoro, Jabatan Sekda ini jangan sampai ada pengkotak-kotakan, membeda- bedakan ini perempuan ini laki-laki, masalah gender, ini dari suku mana dan itu dari suku mana, ini dari gunung dan ini dari pantai kemudian ini rambut lurus ini rambut keriting, nah itu kan sudah di Politisir terangnya.

“Justru keadaan membeda- bedakan ini menjadi hal yang tidak menarik, kemudian menjadi beban tersendiri bagi sekda berikut, Sehingga kapasitas mereka yang terpilih nantinya mulai melihat pengikutnya, mana yang mendukungnya dahulu dan mana yang menolak, kemudian independensi sekda sesuai tupoksi melenceng dari tanggung jawab itu.” tutur Tokoro.

Oleh karena itu Naldi berharap jangan di Politisir calon sekda nanti terpilih sesuai dengan tim yang telah di bentuk dalam menyeleksi. Sehingga sosok sekda terpilih hasil seleksi benar-benar mendukung pemerintahan yang berjalan dengan baik, kemudian rakyat mendapatkan pelayanan yang baik juga.

“Sebagai anak-anak yang berdomisili di ibukota provinsi Papua, lebih khusus di tanah Tabi, meminta agar kita sama-sama menjaga pikiran, pandangan yang mengerucut pada perbedaan itu, yakni kotak-kotak tadi yakni suku, ras dan agama. Sehingga kedepan ketika sekda papua yang baru terpilih nanti lebih baik dan pelayanan publiknya terasa bahkan lebih meningkat dari pejabat sebelumnya jelas Tokoro.”

Ketika disinggung terkait afirmasi, sebagai pilar pemuda di wilayah adat Tabi, yang juga anak Papua, Tokoro sampaikan bahwa pada saat seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang dinilai dahulu adalah integritasnya, yakni harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlepas dari dia orang asli atau tidak,

kemudian yang kedua itu keberpihakan terhadap orang asli Papua, walaupun kita punya orang asli sendiri yang terpilih nanti tapi tidak ada keberpihakan kepada orang asli tetap salah. Tetapi kalau dia non Papua kemudian punya hati tuk bangun daerah ini dan punya hati bagi orang asli pastinya kita dukung.

Kemudian disinggung terkait undang-undang Otsus yang memberikan ruang kepada orang asli, Naldi sampaikan bahwa kewenangan itu ada di MRP jadi kita berikan ruang kepada lembaga ini tuk mainkan perannya, tapi kita sendiri liat bahwa selama ini sejumlah pasal undang-undang Otsus tidak berjalan dengan baik, sedangkan buat jabatan sekda tidak ada aturan terkait keaslian orang papua disitu.

Diakhir penyampaiannya, Renaldi Tokoro berharap agar, kita bersama mendorong undang-undang Otsus diamandemen pasal per pasal, terutama poin-poin terhadap kepala daerah,Wakil Kepala daerah, Sekda dan bila perlu jabatan teknis lainnya, agar memberikan ruang seluas-luasnya kepada orang asli, jika ada seleksi seperti ini dikemudian hari, sudah pasti kita pahami bahwa porsi itu milik orang asli, karena sudah diundangkan. (Andrew/LPC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here