<
Lintaspapua.com

KAMMI dan FP3KJ Minta Pemerintah Distrik di Kab. Jayapura Tinjau Kembali Data Penerima BST

LINTAS PAPUA - Jumat, 12 Juni 2020 - 07:41 WITA
KAMMI dan FP3KJ Minta Pemerintah Distrik di Kab. Jayapura Tinjau Kembali Data Penerima BST
Koordinator Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Jayapura, Aliapsyi Ade Seberanm bersama rekan – rekan FP3KJ dan KAMMI Kabupaten Jayapura usai jumpa pers di Sentani. (Irfan/LPC)  ()
Penulis
|
Editor

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Jayapura (FP3KJ) meminta kepada Pemeirntah Distrik (Pemdis) Sentani dan tiga Pemerintah Tingkat Kelurahan yang ada dibawahnya untuk meninjau kembali data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang digunakan oleh pemerintah distrik setempat. Data yang akurat sangat dibutuhkan agar penyaluran BST lebih tepat sasaran.

Karena penerima BST di Distrik Sentani hanya mencakup 134 Kepala Keluarga (KK), sementara Pemerintah Distrik telah mengumumkan penerima BST dari data Kementerian Sosial (Keensos) RI itu lebih dari 134 KK.

Koordinator Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Jayapura, Aliapsyi Ade Seberan mengatakan, bahwa pembagian BST yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayuapura melalui Pemerintah Distrik Sentani itu hendaknya mengacu kepada aturan dan kriteria yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut.

“Karena yang mendapat bantuan selama ini apakah sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ditetapkan,” ujar Ali sapaan akrabnya saat jumpa pers di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (10/6/2020).

Ali mengatakan, pihaknya sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan di daerah ini bersedia untuk melakukan pendataan ulang apabila diperlukan, sehingga penyaluran bantuan benar-benar disalurkan tepat sasaran.

“Ke depannya pendataan ulang ini harus dilakukan. Sebab, kalau tidak dilakukan peninjauan kembali terhadap data penerima BST itu akan sulit untuk menyalurkan BST secara tepat sasaran,” katanya.

Senada dengan hal itu ditempat yang sama, Koordinator Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Jayapura ( FP3KJ), Manase Bernard Taime mengatakan, bahwa apapun itu bentuknya penyaluran bantuan dari pemda kepada masyarakat hendaknya mengacu kepada data kependudukan dimasing-masing Distrik, Kelurahan hingga Kampung.

Menurutnya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu sudah ada sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) ini baru dilakukan oleh Kementerian Sosial RI.

“Terjadi kekeliruan dan tidak tepat sasaran bantuan BST yang diberikan, adalah minimnya data yang dimiliki oleh aparat pemerintah dari tingkat bawah hingga atas,” paparnya.

Sementara itu, salah satu Pemuda di Kota Sentani Hyerenimus Yoku mengaku siap untuk melakukan pendataan kembali apabila diinginkan oleh Pemerintah Distrik maupun Kelurahan.

“Ada data pembanding yang dimiliki nantinya ketika pendataan ulang dilakukan, sehingga ketika menghadapi kondisi seperti saat ini sudah tidak ada kepanikan dan kesalahan dalam menyalurkan bantuan BST,” tukasnya. (Irf)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X
123