Dewan Adat Pertanyakan Transparansi Dana Penanganan Covid-19 di Keerom

0
470
Ketua Dewan Adat Keerom, ServosiusTuamis bersama Sekretaris Dewan Adat Keerom Lauren Borotian dan para tua adat saat ada di para-para adat menyampaikan keluhannya soal Covid-19 di Keerom. (Arief /LPC)

‘Masyarakat Wilayah I Juga Butuh Makan, Kenapa Hanya Kampung Tertentu Sudah Bagi Sembako’’

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Penanganan Covid-19 di Kabupaten Keerom di pertanyakan Dewan Adat Kabupaten Keerom (DAK). Pasalnya dengan dana penanganan yang mencapai Rp. 50 Milliar lebih, DAK melihat bahwa sebagian besar masyarakat adat di wilayah I dan II belum merasakan bantuan dari dana yang dikelola Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Keerom.

Hal ini seperti dikemukakan Ketua Dewan Adat Keerom, Servosius Tuamis, dalam suatu konferensi pers yang digelar di Kediaman Ketua DAK Keerom, di Arso Kota, kemarin. Turut mendampingi dalam acara tersebut, Sekretaris DAK Keerom, Lauren Borotian, dan para tua-tua pemangku adat di Keerom.

‘’Sampai saat ini, kami Dewan Adat hanya mendengar ada dana untuk Covid sebesar Rp.50 Miliar lebih, namun sampai saat ini kita lihat Tim Gugus Tugas Penanganan Covid Kabupaten Keerom belum ada tindakan nyata. Masih banyak masyarakat yang belum dapat masker, bantuan sembako dan presiden bilang ada BLT Rp. 600 ribu, tapi kenyataannya di Keerom belum ada,’’ungkapnya pada kesempatan tersebut.

Untuk itu ia meminta kepada Ketua Gugus Tugas, yaitu Bupati Keerom, untuk segera melakukan aksi nyata. ‘’Pembagian sembako terlihat hanya lempar tanggungjawab ke kampung, masker tolong dibagi dan BLT disegerakan, karena masyarakat seluruh Keerom baik nusantara maupun terutama masyarakat adat sangat terdampak karena pembatasan sosial dari Covid-19 ini,’’lanjutnya.

Selain itu ia juga mempertanyakan Dinkes sebagai bagian gugus tugas Covid-19 kenapa tidak transparan dalam hal data Covid-19 di Keerom. ‘’Kami tau ada beberapa rapid test yang dilakukan gugus, tapi hasilnya kenapa tidak diumumkan, bahkan kami mendengar banyak yang reaktif dari hasil tersebut, tolong disampaikan karena ini menyangkut keselamatan masyarakat Keerom, jangan disembunyikan,’’ujarnya.

Ia juga mengharapkan Gugus tugas dalam melaksanakan penanganan harus transparan baik menyangkut penggunaan dana maupun menyangkut data dari hasil-hasil pemeriksaan kesehatan, rapid test atau lainnya. ‘’Saya kira ini penting, transparansi,’’ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DAK, Lauren Borotian, menambahkan bahwa hasil review keuangan SKPD yang direalokasikan untuk Covid-19 sebanyak 50 M harus disampaikan secara transparan ke masyarakat menyangkut penggunaannya.

‘’Karena saya dapat info, kas daerah Keerom kosong, lantas uang yang dari review SKPD itu lari kemana, 50 M kalau habis digunakan untuk apa saja,’’tukasnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa pembagian sembako harus merata ke seluruh 91 kampung yang ada di Keerom. ‘’Saya lihat ada beberapa kampung yang sudah bagi Sembako diantaranya di lokasi wilayah arso barat dan skanto, tapi di wilayah I mul;ai dari Arso Timur, Waris, Senggi, Web, Yaffi, dll hingga Towe belum ada sembako karena DD juga belum ada, Ketua Gugus Tugas juga harus pikirkan ini, mereka juga butuh makan, butuh sembako, bukan hanya wilayah sini yang butuh makan, ini harus jadi perhatian,’’ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dengan adanya hal tersebut, maka DAK akan memantau beberapa hari kedepan bagaimana langkah dari gugus tugas Covid Keerom untuk mengatasi kesulitan masyarakat terdampak.

‘’Kalau tak beres juga maka DAK akan menyerukan seperti mosi tidak percaya bahwa Bupati Keerom selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19, kami anggap dia tidak mampu mengelola masa tanggap darurat Covid. Maka kami minta tak usah pikir politik kedepan, selesaikan masalah ini segera atau kami akan ambil sikap,’’tegasnya. (arief/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here