Komisi A Ingatkan Pemkab Jayapura, Bansos Warga Terdampak Covid-19 Harus Tepat Sasaran

0
464
Ketua Komisi A yang juga Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Jayapura, Hermes Felle, saat diwawancara. (Irfan /LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura memberlakukan pembatasan beraktivitas hingga pukul 14.00 WIT, untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona atau Covid-19. Sehingga banyak masyarakat Kabupaten Jayapura hidupnya menjadi susah dan berdampak pada perekonomiannya.

Melihat banyaknya masyarakat yang mengeluh kehidupan sehari-harinya menjadi susah dan perekonomian warga juga iKtu terdampak, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Hermes Felle ikut angkat bicara.

Ia pun tak segan-segan untuk mengingatkan Pemkab Jayapura agar bantuan sembako maupun bantuan sosial yang diberikan bisa tepat sasaran. Karena penerima bantuan adalah warga terdampak Covid-19 Yang belum menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) serta bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Ya, tentu kita apresiasi langkah Pemkab Jayapura yang memberlakukan pembatasan sosial atau beraktivitas. Karena protokol sesungguhnya yang diterapkan Pemda mempunyai tujuan yang baik untuk selamatkan manusia dari ancaman wabah pandemi virus Corona yang mematikan ini. Jadi, masyaraat wajib menjalankan dan mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Tapi perlu diingat, Pemkab Jayapura harus berikan perhatian lebih bagi masyarakt yang kini sedang susah dengan menyalurkan bantuan sosial,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (24/4/2020) sore pekan lalu.

Lebih lanjut Politisi PDI-Perjuangan Kabupaten Jayapura ini mengatakan, akibat pembatasan sosial banyak yang telah kehilangan pekerjaannya, pedagang dan penjual pinggir jalan harus menutup jualannya dan menurunnya pendapatan atau penghasilan mereka, karena tidak memperoleh penghasilan seperti saat kondisi sebelum virus Corona mewabah ke seluruh penjuru dunia.

Menurut Hermes, kini masyarakat Kabupaten Jayapura seluruhnya sangat berharap apa yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah dapat membantu masyarakat yang sedang susah akibat Covid-19 itu betul-betul bisa diwujudkan dan dilaksanakan tepat sasaran serta tepat waktu.

“Kalau disinyalir ada penyelewengan dana bantuan, maka kami di DPR punya kewenangan untuk merekomendasikan siapa-siapa pihak terkait yang telah menyalahgunakan anggaran kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang pria yang juga Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Jayapura dengan nada tegas.

Hermes Felle pun sangat menyayangkan belum lama ini banyak masyarakat dari kampung yang mengeluh, karena bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura dinilai tidak tepat guna. Bantuan yang diterima hanya berupa sabun mandi dan sabun cuci pakaian, bukan bantuan berupa makanan pokok agar bisa memenuhi kebutuhan makanan selama wabah Covid-19 masih berlangsung.

“Karena ada persolan itu, kami anggota Dewan akan turun semuanya untuk memantau kerja kepala kampung dan juga kepala distrik dalam menggunakan dana kampung, untuk tujuan pencegahan Covid-19. Dari dana kampung yang dipakai untuk belanja dan disalurkan ke masyarakat seperti yang sudah dilakukan,” imbuhnya.

“Nanti Senin pekan depan (hari ini) kita semua akan turun kelapangan untuk minta keterangan soal masalah itu kepihak terkait, hasil temuan dilapangan selanjutnya akan dibawa ke meja rapat. Tidak menutup kemungkinan DPR akan keluarkan rekomendasi ke Bupati Jayapura soal temuan masalah dilapangan termasuk ke penyidik untuk lakukan pemeriksaan kalau misalnya ada temuan salah gunakan dana Covid-19,” tambah Hermes Felle dengan nada tegas.

Hermes mengakui, dalam hal ini pemerintah punya keterbatasan termasuk keterbatasan anggaran. Namun untuk urusan nyawa dan pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan dan minum merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan, pemerintah harus amanah dalam membantu masyarakatnya yang kini dilanda kesusahan. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here