Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pastor John Bunay,Pr. (Foto Pribadi / ISTIMEWA)

JAYAPPURA (LINTAS PAPUA)  –  Insiden kemanusiaan  penembakan di area perkantoran (Office Building) PT Freeport Indonesia (PTFI) Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua pada Senin (30/3/2020)  sekitar Pkl.14.00 WIT  yang menewaskan satu karyawan asal Selandia Baru, Graeme Thomas Wall dan mencederai dua karyawan nasional, Ucok Simanungkalit dan Jibral Bahar jika tidak segera dituntaskan dan dikelola secara bijaksana, maka dapat menjadi bola politik yang bergulir sangat liar di kancah perpolitikan Papua dan Indonesia,  bahkan internasional.

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pastor John Bunay,Pr  dalam Siaran Persnya di Jayapura, Sabtu, (4/4/2020) mengingatkan, agar pihak-pihak terkait khususnya Pemerintah Pusat, petinggi TNI dan Polri serta Kepala BIN dapat segera bertindak mengatasi kemelut ini  sebelum bakal  “bola liar” itu bergulir tanpa arah yang jelas yang dapat menimbulkan konflik baru di bidang politik dan Kamtibmas hingga dapat menghambat perjalanan roda perekonomian Papua dan Indonesia.

“Dalam beberapa hari terakhir pasca insiden penembakan itu, banyak gerakan yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia bermunculan dari berbagai kelompok orang dan lembaga  tingkat lokal, nasional maupun internasional. Mereka meminta secepatnya dibentuk Tim Investigasi Independen untuk  segera mendatangi tempat kejadian perkara di Kuala Kencana demi tegaknya keadilan dan kebenaran,” kata John Bunay.

Pada prinsipnya, JDP bersama jaringannya sangat mendukung gagasan pembentukan Tim Investigasi Indepen dan bila perlu, JDP pun ikut aktif di dalam Tim tersebut karena  selain JDP memiliki banyak personil yang mumpuni juga  sudah cukup berpengalaman di bidang investigasi dan dialog pada tingkatan masyarakat akar rumput hingga komunitas internasional.

Tim investigasi independen tersebut, lanjutnya  sebaiknya tidak hanya melibatkan JDP tetapi juga Komnas HAM, serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dalam dan luar negeri yang sudah diuji kemampuannya dalam melakukan investigasi berbagai masalah kemanusiaan.

“Sebelum ada keterlibatan lembaga lain dari mancanegara terkait insiden penembakan ini, sebaiknya pemerintah segera mengutus Komnas HAM Perwakilan Papua, lembaga keagamaan dan para praktisi hukum yang sudah punya pengalaman di Papua dalam menangani berbagai kasus kriminal dan pelanggaran HAM  untuk melakukan investigasi independen,” pintanya.

Hasil investigasi tersebut tentu akan menjadi masukan sangat berharga untuk dilakukan peninjauan  kembali Peraturan Presiden  (Perpres) Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) khususnya di areal operasi PTFI yang mengamanatkan bahwa  tugas dan tanggungjawab pengamanan berada di pundak Polri dibantu (apabila diminta) TNI. Tugas pengamanan ini harus ditinjau kembali karena tugas seperti ini tidak hanya dilakukan dua institusi itu saja namun melibatkan juga unsur lain di dalam masyarakat.

“Setelah petinggi aparat keamanan Polri dan TNI meminta maaf kepada Freeport dan masyarakat Mimika atas kecolongan dan kelengahan  anak buah dalam menjaga areal Obvitnas Freeport hingga menewaskan satu karyawan asal Selandia Baru yang telah 15 tahun bekerja di areal Obvitnas tersebut dan mencederai dua karyawan lainnya,  barulah dimulai  peninjauan kembali program pengamanan areal operasi Freeport,” katanya.

Pasca insiden penembakan ini, kami pun belum mendengar tanggapan pihak Pemerintah terkait  korban yang ditembak dan jebolnya penjagaan keamanan di wilayah Obvitnas ini padahal ketika  bernegosiasi terkait pembagian keuntungan hasil tambang, Pemerintah Indonesia sangat ngotot mendapatkan 51 persen sedangkan Freeport dapat 49 persen dari hasil penjualan konsentrat tersebut.

“Pemerintah maunya dapat banyak uang tetapi ketika karyawan Freeport alami  musibah atau saat Freeport berada dalam masa  sulit, suara untuk memberikan  peneguhan dan penghiburan  tak terucapkan dari mulut pemerintah dan wakil rakyat di DPR. Mau duitnya tetapi tidak mau manusianya,” katanya.

John Bunay berharap, kiranya dalam melakukan peninjauan kembali Perpres No.63 Tahun 2004 terkait tugas dan tanggungjawab pengamanan areal Obvitnas, kiranya manajemen Freeport dilibatkan secara penuh, bukan sebagai penonton  karena merekalah yang lebih memahami karakter karyawannya dan sepak terjang  masyarakat adat sekitar tambang yang selalu dirundung mendung  konflik politik dan pertikaian senjata yang hampir tidak berkesudahan.  (***)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here