Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, S.IP,. (Irfan /lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura akan turun lapangan untuk menindaklanjuti dan mengawasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk nelayan hingga ojek online yang kesulitan membayar cicilan akibat imbas Coronavirus atau Covids-19.

 

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, S.IP, pandemi Corona ini memberi imbas di semua aspek terutama kepada para pekerja informal. Ia mengatakan, Presiden Jokowi secara tegas telah mengeluarkan instruksi agar dunia perbankan dan perusahaan leasing memberi kelonggaran selama setahun kepada pekerja informal menunda pembayaran cicilan.

 

Dampak dari wabah Coronavirus atau Covid-19 juga ikut memperlambat ekonomi hampir di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakannya dan lebih menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena dampak virus Corona (Covid-19).

 

Presiden RI, Joko Widodo mengeluarkan imbauan kepada kalangan tersebut diputuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran kredit akan diberikan kelonggaran selama 1 tahun ke depan. “Sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama setahun,” tegas Jokowi.

 

Terkait imbauan Presiden Jokowi, Polisisi Partai NasDem itu mengapresiasi kebijakan soal pemberian keringanan kredit dan bunga bagi masyarakat.

 

“Jika masih ada bank atau leasing yang meminta pembayaran, kami akan langsung turun dan akan kita tindaklanjuti serta pengawasan kita jalan terus. Kami akan mendorong dan mendukung masyarakat, karena ini sudah keputusan dari pemerintah pusat,” katanya ketika dikonfirmasi soal instruksi Presiden RI, di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (28/3/2020) sore kemarin.

 

Ia berharap perbankan dan perusahaan leasing paham dengan keadaan sekarang dan mematuhi instruksi presiden untuk memberi kelonggaran kepada para debitur. Serta perbankan dan perusahaan leasing wajib hukumnya melaksanakan kebijakan yang telah diserukan oleh orang nomor satu di Indonesia dan itu merupakan keputusan dari pemerintah pusat.

 

“Inikan sudah jelas instruksi dari bapa Presiden memberi kelonggaran pembayaran cicilan terutama kepada pekerja informal. Seharusnya perbankan segera melaksanakan, jangan ada dalih belum ada pemberitahuan. Kami minta kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak Dewan apabila ada perusahaan leasing atau perbankan yang tetap melakukan penagihan tanpa memberi keringanan,” tegasnya.

 

Klemens Hamo menuturkan, bahwa kebijakan ini sangat menolong masyarakat menengah ke bawah yang terdampak langsung dari wabah virus Corona ini, apalagi di saat Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah mengeluarkan imbauan soal pembatasan aktivitas (social distancing) dan kegiatan selama beberapa hari kedepan untuh mencegah mewabahnya virus Corona.

 

“Dalam situasi seperti ini semua usaha akan terhenti, apalagi virus Corona ini bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Negara maju saja harus melarang warganya keluar rumah, apalagi kita di Indonesia yang belum lengkap alat medisnya,” terang Klemens Hamo diakhir wawancaranya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here