JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Penutupan Akses Masuk ke Papua Merupakan Bagian Langsung Dari Perang Melawan Covid – 19 di Negeri Cenderawasih Tercinta. “Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit – penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk” (Pasal 59 ayat (2), UU No 21/2001).

Pada prinsipnya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28h ayat (1) UUD 1945).

Dalam rangka mengimplementasikannya, Konstitusi telah mengatur bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28i ayat (4) UUD 1945).

Sebagai bentuk implementasi dari kedua perintah konstitusi diatas dalam menghadapi penyebaran Virus Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Indonesia tentunya pemerintah akan melakukan tindakan baik secara nasional maupun secara terpisah di daerah masing-masing.

Dalam rangka memerangi penyebaran Virus Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua, pemerintah telah membuat Kesepakatan Bersama Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua pada tanggal 24 Maret 2020.

Dalam kesepakatan bersama tersebut, salah satu keputusannya adalah “Bandara Udara sebagai pintu masuk wilayah Papua dinyatakan ditutup untuk penerbangan penumpang sejak tanggal 26 Maret 2020 pukul 00:00 WIT sampai dengan 9 April 2020 pukul 24:00 WIT”. Sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama diatas, Dirjen Perhubungan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X menerbitkan Surat Nomor : AU.301/0014/KOBU WIL.X/III/2020 tertanggal 25 Maret 2020, Perihal : Penutupan

Penerbangan Penumpang Di Bandar Udara Provinsi Papua yang mulai berlaku sesuai batas waktu diatas.

Pada dasarnya sikap Pemerintah Provinsi Papua yang ditunjukan melalui Kesepakatan Bersama Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Corona Virus Disiase 2019 (COVID19) di Propinsi Papua tertanggal 24 Maret 2020 merupakan bagian langsung dari kewenangan khusus Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Baca: Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), UU No 21/2001) yang tidak dapat digangugutan oleh siapapun sesuai dengan “Prinsip Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk” sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (2), UU No 21/2001.

Pada dasarnya, sikap Pemerintah Provinsi Papua diatas merupakan bentuk implementasi asas desentralisasi yang berarti penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Baca : Pasal 1 angka 8, UU No 23/2014) dan prinsip Daerah Otonom dimana kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (baca : Pasal 1 angka 12, UU No 23/2014).

Selain itu, sikap Pemerintah Provinsi Papua diatas merupakan bagian langsung dari pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya (Baca : Pasal 12 ayat (1) huruf b, UU No 23/2014) dimana yang berwenang untuk memenuhi persoalan kesehatan adalah pemerintah daerah (baca : Pasal 18 ayat (1), UU No 23/2014).

Berdasarkan uraian diatas, perlu dipertanyakan kembali komitmen Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam memerangi penyebaran Virus Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Indonesia dan terlebih khususnya di Provinsi Papua sebab Surat Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.304/1/4/DNP-2020, Perihal : Pencabutan NOTAM tertanggal 26 Maret 2020 sangat kontra produktif dengan misi Pemerintah Propinsi Papua dalam memerangi penyebaran Virus Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua.

Melalui Surat Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.304/1/4/DNP-2020, Perihal : Pencabutan NOTAM tertanggal 26 Maret 2020 secara langsung menunjukan bahwa Mentri Perhubungan Republik Indonesia telah melanggar “Asas Asas Umum Penyelenggaraan Negara khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertip Penyelenggaraan Negara dan Asas Proporsionalitas” sebagaimana diatur pada pasal 3 angka 1, angka 2 dan angka 4, UU No 28/1999.

Tampak Kesibukan Penerbangan di Bandara Sentani (Foto Facebook Hairil)

Atas dasar itu, kami meragukan komitmen Mentri Perhubungan Republik Indonesia dalam melakukan kewajibannya dalam “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana diatur pada pasal 5 angka 6, UU No 28/1999.

Terlepas dari itu, sebagai bentuk dukungan kami kepada Pemerintah Propinsi Papua dalam memerangi penyebaran Virus Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua diharapkan agar Pemerintah Provinsi Papua dapat melengkapi peralatan kesehatan, guna menangani pasien dan calon pasien Virus Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua sebagai bentuk pemenuhan prinsip Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28h ayat (1) UUD 1945)

Berdasarkan uraian diatas, kami Solidaritas Organisasi Sipil (S.O.S) Untuk Tanah Papua menyatakan sikap, sebagai berikut :

1. Mendesak Menteri Perhubungan Republik Indonesia segera mencabut Surat Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU.304/1/4/DNP-2020, Perihal : Pencabutan NOTAM tertanggal 26 Maret 2020 karena bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertip Penyelenggaraan Negara dan Asas Proporsionalitas sebagaimana diatur pada pasal 3 angka 1, angka 2 dan angka 4, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Berbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Mendukung Kesepakatan Bersama Pencegahan, pengendalian dan penangulangan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua tanggal 24 Maret 2020 khususnya menyangkut Bandara Udara sebagai pintu masuk wilayah Papua dinyatakan ditutup untuk penerbangan penumpang sejak tanggal 26 Maret 2020 pukul 00:00 WIT sampai dengan 9 April 2020 pukul 24:00 WIT

3. Mendukung Surat Dirjen Perhubungan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Nomor : AU.301/0014/KOBU WIL.X/III/2020 tertanggal 25 Maret 2020 perihal Penutupan Penerbangan Penumpang Di Bandar Udara Provinsi Papua yang mulai berlaku sesuai batas waktu diatas 4. Mendorong Pemerintah Propinsi Papua untuk melengkapi peralatan kesehatan guna menangani pasien dan calon pasien Virus Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Propinsi Papua sebagai bentuk pemenuhan prinsip Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28h ayat (1) UUD 1945)

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.
Jayapura, Jumat, 27 Maret 2020

Hormat Kami Solidaritas Organisasi Sipil (S.O.S) Untuk Tanah Papua

1. Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua)

2. KPKC Sinode GKI di Tanah Papua

3. Aman Sorong Raya

4. Yayasan Anak Dusun Papua (YADUPA)

5. Jerat Papua
6. SKPKC Fransiskan Papua

7. SKP KAMe

8. Pt.PPMA-Papua

9. WALHI Papua

10. Perkumpulan Papuan Voices

11. Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa Papua) 12. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

13. ELSHAM Papua

14. Papuansphoto

15. PAHAM Papua

16. Link-AR Borneo

17. Layung Kalimantan

18. Koalisi Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua

19. West Papua Updates

20. GempaR Kota Jayapura

21. Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here