uasanan Pelantikan 192 pejabat pimpinan tinggi (JPT) Pratama, pejabat Administrator, pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (20/3/2020) kemarin siang. (Irfan /LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, mengambil sumpah janji dan melantik 192 pejabat pimpinan tinggi (JPT) Pratama, pejabat Administrator, pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura.

Adapun semuanya  terdiri dari JPT Pratama sebanyak 5 orang, pejabat Administrator sebanyak 51 orang dan pejabat Pengawas sebanyak 125 orang, serta Kepala Sekolah sebanyak 11 orang, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (20/3/2020) kemarin siang.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, kepada wartawan usai melantik mengatakan, mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura kali ini merupakan bagian dari upaya terus menerus memperkuat tata kelola pemerintahan Kabupaten Jayapura, sekaligus usaha lebih serius lagi untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepada seluruh pejabat yang sudah diambil sumpah/janji dan dilantik ini, Bupati Mathius menegaskan, harus benar-benar bisa menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

“Bekerja baik dan setia. Ini banyak pertimbangan dan banyak hal yang sudah kita diskusikan, orang di Gunung Merah (Kantor Bupati Jayapura) ini baik, memilih yang terbaik itu tidak gampang,” imbuhnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura Alex Rumbobiar menjelaskan, secara keseluruhan jumlah pejabat yang dilantik pada kesempatan kali ini sebanyak 192 orang. Dengan rincian, lima (5) orang sebagai pejabat Eselon II, pejabat Eselon III sebanyak 51 orang termasuk didalamnya ada tiga orang Kepala Distrik, pejabat Eselon IV sebanyak 125 orang dan untuk Kepala Sekolah sebanyak 11 orang.

“Diantara yang dilantik hari ini (kemarin), ada juga yang non job. Yakni, untuk pejabat Eselon III yang non job ada 4 orang dan untuk pejabat Eselon IV yang non job ada 22 orang,” kata Alex Rumbobiar.

Dirinya juga menyebutkan, baik pejabat Eselon III maupun IV yang dinonjobkan itu dikarenakan beberapa hal, pertama dari sisi penilaian kinerja capaiannya rendah. Selanjutnya karena ada catatan kurangnya disiplin selama menjalankan tugas dan ketiga yang bersangkutan dinilai tidak taat serta melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN. “Jadi tim penilai kinerja itu mengacu ke situ,” tutupnya dengan singkat.

Adapun kelima pejabat Eselon II yang dilantik sebagai berikut:

1. Miriam Soumilena yang jabatan sebelumnya Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Jayapura

2. Esau Awoitauw jabatan sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura

3. David Zakaria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak Dinas Perkebunan dan Peternakan dilantik sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Jayapura.

4. Drs. Jhonson Nainggolan jabatan sebelumnya Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbangda Kabupaten Jayapura dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura

5. Parson Horota yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Bappeda Kabupaten Jayapura dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi dannn UMKM Kabupaten Jayapura. (Irf)

2 KOMENTAR

  1. Apakah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat eselon 3 yang dinonjobkan karena melanggar UU 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN sudah sesuai prosedur dan bisa ditunjukkan kepada yang bersangkutan dan publik hasil penilaian yang dilakukan tim penilai, seperti yang disebutkan oleh Kepala BKPSDM kabupaten Jayapura pada acara Pelatikan pejabat.

    • Apakah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat eselon III yang dinonjobkan karena melanggar PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN sudah sesuai dengan prosedur dan bisa ditunjukkan yang bersangkutan dan publik hasil penilaian yang dikukan tim penilai, seperti yang dinyatakan oleh Kepala BKPSDM kabupaten Jayapura kepada Lintaspapua.com dalam acara pelantikan tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here