Ketua Bapemperda Kabupaten Jayapura, Yohanis Hikoyabi, saat diwawancara. (Irfan / LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, mengajak seluruh elemen masyarakat hadir melakukan uji publik terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (25/2/2020) kemarin.

Lima Raperda itu tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Desa), Raperda tentang Bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin, Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Retribusi Tera atau Tera Ulang, kemudian Raperda tentang Retribusi Pelabuhan yang akan diterapkan di Pelabuhan Petikemas Depapre dan Raperda tentang Kampung Wisata.

“Jadi lima Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Jayapura. Jadi untuk menguji kelayakan dan lainnya kami ajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir,” ujar Ketua Bapemperda Kabupaten Jayapura Yohannes Hikoyabi, ketika dikonfirmasi usai kegiatan uji publik, Selasa (25/2/2020) kemarin sore.

Kelima Raperda yang dilakukan uji publik itu adalah Ranperda Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, raperda Pembentukan Raperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Retribusi Tera atau Tera Ulang, raperda tentang Retribusi Pelabuhan yang direncakan akan diterapkan di Pelabuhan Petikemas Depapre nantinya dan raperda tentang Kampung Wisata.

“Jadi ini Raperda yang menjadi inisiatif dewan dan sudah dilakukan uji publik tadi (kemarin). Nanti besok (hari ini) kami akan konsultasikan ini ke Dirjen Hukum Kemendagri untuk melihat mana yang bisa ditetapkan menjadi Perda dan mana yang tidak,” jelasnya.

Jika nanti ditetapkan menjadi Perda, dia berharap apa yang telah diusulkan oleh Dewan kedepannya dapat membantu masyarakat di Kabupaten Jayapura.

“Contoh seperti Tera Ulang yang sudah berjalan di dua daerah di Provinsi Papua itu baru Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom dan jika disetujui nanti berarti Kabupaten Jayapura yang ketiga melaksanakan hal ini di Provinsi Papua,” imbuhnya.

Dirinya juga menjelaskan, Tera Ulang di Papua adalah hal yang baru, namun berdasarkan informasi dari Disperindag, hal-hal yang menyangkut Tera Ulang ini sudah dipersiapkan hanya tinggal dipertegas dengan sebuah Perda.

Ketika ditanya soal tanggapan dari masyarakat soal uji publik yang dilakukan, dia mengatakan bahwa masyarakat sangat antusias dan mendukung lima Raperda yang telah disusun tersebut.

“Kita membutuhkan saran dan masukan untuk menciptakan produk hukum yang berkualitas, makanya kami berharap besar antusias masyarakat yang hadir guna mendukung serta memberikan saran atau masukan terhadap lima raperda tersebut,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here