Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dr. Yustus Pondayar, SH, MH. Richard (LPC)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dr. Yustus Pondayar, SH, MH. Richard (LPC)

SARMI (LINTAS PAPUA) — Pengisian jabatan Wakil Bupati Sarmi, pasca diberhentikannya Wakil Bupati Sarmi, Yosina Troce Insyaf, oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari jabatannya.

Selanjutnya secara legitimate, Bupati Sarmi, Eduard Fonataba dapat mengajukan seorang calon Wakil Bupati Sarmi yang baru untuk mendampingginya, dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

“Secara legitimate, Bupati Sarmi, Eduard Fonataba dapat mengajukan pendampingnya sebagai seorang Wakil Bupati Sarmi yang baru, mengantikan Ibu Yosina Troce Insyaf, yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Sarmi oleh Mendagri,” kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dr. Yustus Pondayar, SH, MH, kepada Lintas Papua.Com, Jumat (21/02/2020) di Jayapura, Papua.

Pemberhentian Wakil Bupati Sarmi dari jabatannya oleh Mendagri, sebut Yustus Pondayar, kita harus melihat dari konteksnya apa?.

Pertama, surat pemberhentian dari Mendagri terhadap Wakil Bupati Kabupaten Sarmi atas kasus tindak pidana korupsi yang menimpa Wakil Bupati Sarmi.

Kedua, putusan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Wakil Bupati Sarmi, dan memberikan penguatan dan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Sarmi.

Ketiga, putusan Mahkamah Agung (MA) itu, maka dengan sendirinya Mendagri mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian Wakil Bupati Sarmi dari jabatannya.

Keempat, Kasasi Wakil Bupati Sarmi ditolak Mahkamah Agung (MA), maka Kejaksaan Agung lansung melakukan eksekusi, dengan demikian secara hukum Wakil Bupati Sarmi melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Selanjutnya, Kemendagri meminta kepada Gubernur Provinsi Papua, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera harus dipilih Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang baru.

Kendati pun kita menyadari bahwa terkait dengan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, mereka terpilih melalui jalur independen atau perseorangan yang dipilih oleh masyarakat, bukan melalui partai politik.

Untuk menggantikan atau memilih Wakil Bupati Sarmi yang baru, Bupati Sarmi dapat mengajukan nama-nama calon Wakil Bupati Sarmi yang dianggap pantas dan layak untuk mendampingi Bupati Sarmi sebagai calon Wakil Bupati Sarmi kepada DPR Sarmi.

“Secara kewenangan sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015, secara legitimate memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih Wakil Bupati yang definitif atau Wakil Bupati yang baru, karena mantan Wakil Bupati Sarmi melakukan perbuatan melawan hukum. Maka menjadi kewenangan DPR untuk memilih calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang baru, atas usulan dari Bupati Sarmi”, ujar Dr. Yustus Pondayar, SH, MH. (Richard/Lintas Papua)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here