Soal 57 Tahanan Asal Papua, Anum Siregar : Perspektif Politik ataukah Delik Politik?. Richard (LPC)
Soal 57 Tahanan Asal Papua, Anum Siregar : Perspektif Politik ataukah Delik Politik?. Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Menangapi laporan Veronica Koman Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM), soal 57 tahanan asal Papua, yang tenggah menjalani proses hukum mereka adalah tahanan politik. Namun laporan Veronica Koman itu telah dibantah oleh Polda Papua, dan Pemuda Adat Papua (DAP), menyebutkan bahwa 57 tahanan asal Papua itu, mereka adalah pelaku-pelaku kriminal murni. Dan terkait laporan Veronica Koman, adalah tidak benar, menyesatkan dan hoaks.

Soal 57 tahanan asal Papua itu, mendapat tanggapan dari Direktur Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP), yang juga pengacara HAM di Papua, Latifah Anum Siregar.

Latifah Anum Siregar, kepada Lintas Papua, Selasa (19/02/2020) mengatakan terkait dengan data yang dikeluarkan oleh Papuans Behind Bars (PBB) tentang tahanan politik (tapol) di Papua sebanyak 57 tahanan politik atas rentetan peristiwa di Papua, sejak 30 Agustus 2019 hingga 1 Desember 2019. Apakah semuanya dikenakan pasal 106 KUHP?.

“Ketika kita fokus pada pasal 106 KUHP.  Maka data Timika harus diabaikan, mengapa?,  karena peristiwa 21 Agustus 2019, tidak ada yang dikenakan pasal 106 KUHP. Dan data itu belum termasuk sejumlah 20 orang asal Sarmi, Demta dan Mamberamo yang ditangkap di  lampu merah bandara Sentani 30 November 2019 karena diduga akan mengikuti upacara 1 Desember 2019, setelah sebelumnya mengikuti pertemuan di Bukisi Kabupaten Jayapura,” katanya.

“Mereka ditahan di Polres Jayapura, namun ditangguhkan penahanan mereka 20 Desember 2019. Dan sebelum ditangguhkan, mereka tidak diberikan surat perpanjangan penahanan. Sehingga penasehat hukum berpendapat bahwa mereka dibebaskan demi hukum. Selanjutnya mendesak agar terhadap mereka diberikan SP3,”  lanjut Latifah Anum Siregar.

Lebih lanjut Latifa menyebutkan, di Indonesia, khususnya Papua salah satu pasal dalam delik terhadap keamanan negara yang paling sering digunakan oleh negara adalah pasal 106 KUHP.

“Di Papua, pasal 106 KUHP cenderung digunakan terkait dengan peristiwa kebebasan berekspresi, berkumpul dan menyampaikan pendapat, ataupun peristiwa lain seperti menjual atau menggunakan tas, gelang, kalung, membuat kue, mengecat bangunan, mencoret tubuh, yang didalamnya menampilkan benda, simbol, semboyan Papua Merdeka seperti bendera Bintang Kejora. Dikarenakan pasal 106 KUHP ,” ujar Latifa.

Disingung soal aktifitas pendampingan hukum sebagai pengacara HAM di Papua, Latifa bercerita, dimana setelah para pelakunya dikenakan pasal 106 KUHP, perlakuan terhadap mereka yang dikenakan delik politik, saat menjalani proses hukum pun beda.

Meskipun delik politik menggunakan KUHP dan bukan menggunakan UU khusus seperti delik korupsi, delik psikotropika atau delik terorisme, namun penanganannya dikategorikan sebagai pidana khusus.

“Di kepolisian sendiri ada bagian Kamneg alias keamanan negara. Akses pehasehat hukum untuk mendampingi saat pemeriksaan dibatasi. Penasehat hukum ataupun keluarga harus mendapatkan ijin atau mengikuti prosedur yang lebih rumit jika akan bertemu mereka di tahanan. Pengamanan terhadap mereka menggunakan pola maximum security. Strategi memindahkan tempat penahanan juga dilakukan untuk mengisolasi pengaruh mereka dan dukungan yang bisa saja mereka terima secara massal.

Bahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan mempertegas itu. Dimana disebutkan tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat.

Serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana tersebut. Sehingga UU, sistem dan perilaku yang dikenakan kepada mereka jelas mempertegas bahwa mereka adalah tahanan politik atau disingkat tapol. sebut pengacara HAM Papua itu.

Ditanya soal apakah makna pasal 106 KHUP itu?, Latifa menuturkan pasal 106 KUHP, dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

“De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heershcappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren”.

Sedangkan dalam KUHP Indonesia, ketentuan pengaturan pasal 106 adalah sebagai berikut:

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

“Para pelakunya ketika sudah dikenakan pasal 106 KUHP, maka mereka adalah bagian dari Misdrijven tegen de veiligheid van den staat atau aanslag atau makar atau treason atau delik politik. Maka mereka yang diproses hukum dengan menggunakan pasal  106 KUHP. Disebut sebagai tahanan politik (Tapol). Terlepas dari proses persidangannya, apakah terbukti atau tidak atas delik yang dituduhkan,” ujar Latifah Anum Siregar.

Sekedar diketahui, untuk mencegah revolusi selain undang-undang anti revolusi 1920, kerajaan Belanda menciptakan beberapa ketentuan pidana menyangkut ketertiban umum seperti delik penghasutan pasal 160 dan 161 KUHP (Artikel 131 dan 132 Ned. WvS.), dengan undang-undang 19 Juli 1934. Begitu pula Pasal 165 dan 166 KUHP (Artikel 136 dan 137 Ned. WvS.).

Pasal 165 KUHP dan pasal 166 KUHP antara lain menyebutkan terjadinya delik apabila seseorang mengentahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan antara lain pasal 104 KUHP, pasal  106 KUHP, pasal 107 KUHP, pasal 108 KUHP, pasal 110 KUHP. Sehingga ada kemungkinan pelaku yang dikenakan pasal 160 KUHP atau pasal 165 KUHP atau pasal 166 KUHP juga merupakan tahanan politik jika perbuatannya ada hubungannnya dengan kehidupan ketatanegaraan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama dari peraturan hukum pidana Indonesia. Dari sejarahnya, KUHP sebelumnya bernama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI), diberlakukan pertama kali di Indonesia dengan Koninklijk Besluit (titah raja) Nomor 33, 15 Oktober 1915.  Mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1918.  WvSNI sendiri merupakan turunan dari WvS negeri Belanda 1881, diberlakukan di Negara Belanda 1886, sebagai pengganti Code Penal Napoleon.

Walaupun WvSNI merupakan turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah Belanda pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian), dimana ada pasal yang dihapus, ada juga yang disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda di Indonesia.

Di dalam Bab-I (buku ke-II) KUHP, pada dasarnya sama dengan Bab I dari WvS berisi Misdrijven tegen de veiligheid van den staat diterjemahkan oleh beberapa pakar hukum menjadi delik terhadap keamanan negara. Biasa disebut dengan sebutan delik politik’.

Dalam pasal-pasalnya berisi suatu aturan terhadap kegiatan kehidupan ketatanegaraan, yaitu tentang penjagaan terhadap ancaman kehidupan bernegara, seperti terhadap (ancaman) tidak berfungsinya Presiden, Wakil Presiden, menggulingkan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan istilah kejahatan-kejahatan ketatanegaraan.

Barda Nawawi Arief, memasukkan kejahatan atau tindak pidana terhadap negara/keamanan negara dalam pengertian tindak pidana/kejahatan politik disamping beberapa kejahatan lain,  seperti kejahatan terhadap sistem politik, kejahatan terhadap sistem kekuasaan, kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bermasyarakat/bernegara/berpolitik dan lain-lain, sebagai kejahatan politik.

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary kejahatan politik diberi arti yang singkat yaitu: “Political Crime is A crime (such as treason ) directed against the government”.

Masih mengenai kejahatan politik, Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya menyebutkan bahwa, inti dari perbuatan yang di larang dalam Bab-I (dari Buku II) KUHP tersebut adalah makar (treason; verraad), perbuatan mana yang dimaksud dikategorikan sebagai usaha pengkhianatan terhadap negara dan bangsa.

Aanslag (yang diterjemahkan dengan makar) diperkenalkan pertama kali di Nederland 1920, yaitu dengan suatu undang-undang bernama Anti Revolutie Wet (Undang-undang Anti Revolusi) 28 Juli 1920 (stbld. 619).

Sebelumnya pada tahun 1918 terjadi pembantaian terhadap Tzar Rusia Nicolas II bersama seluruh keluarganya dan pembantunya. Ada ketakutan terhadap meluasnya revolusi komunis ke seluruh Eropa, termasuk Nederlandmaka pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang tentang Aanslag (makar).

Delik makar ini dicantumkan dalam WvS voor Nederlandsch Indie alias KUHP Indonesia pada tahun 1930, karena satu tahun sebelumnya terjadi pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Semarang kemudian pemberontakan di Jakarta dan Sumatera Barat. Jadi delik ini diadopsi dalam KUHP di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada masa kolonial untuk menghukum pemberontakan PKI. Maka sejak saat itu delik Terhadap Keamanan Negara (misdrijven tegen veiligheid van de staat) yang dimuat dalam Bab I Buku Kedua KUHP diberlakukan juga di Indonesia. Objek kejahatan dari jenis-jenis Delik Terhadap Keamanan Negara ini terdapat pada berbagai aspek mengenai kepentingan hukum Negara, tercermin dari rumusan  pasal 104 KUHP sampai dengan pasal 129 KUHP.

Menurut Wirjono Podjodikoro, sifat Delik Terhadap Keamanan Negara dapat dibagi dalam dua jenis, walaupun KUHP tidak mengenal pembagian ini secara tegas yakni, Penghianatan Intern (hoogverrad), yaitu delik terhadap bentuk pemerintahan dan bentuk Negara. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam Bab I Buku II dari Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 110 KUHP.

Sebagai contoh adalah pembunuhan terhadap Kepala Negara, Pemberontakan dan sebagainya. Dalam hal ini yang dilanggar adalah keamanan Intern Negara (inwindige velligheid) atau Internal security.

Penghianatan Ekstern (Landverraad) ialah delik keamanan Negara dari luar, yaitu kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi Negara sehubungan dengan negara-negara asing, yakni seperti yang termuat dalam Pasal 111 KUHP sampai dengan Pasal 129 KUHP, atau perbuatan-perbuatan yang membahayakan keamanan Negara terhadap serangan dari luar negeri (uitwindige veiligheid) atau merupakan “eksternal security” karena berhubungan dengan aspek-aspek yang ada diluar wilayah negara.

Jan Remmelink mengatakan pelaku delik politik dapat digolongkan sebagai pelaku berdasarkan keyakinan, yaitu orang-orang yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku karena pendapat-pendapat tentang Negara atau hukum yang mereka anut mereka anggap lebih luhur dari pada pendapat-pendapat yang dijunjung tinggi oleh Negara yang bersangkutan.

Singkatnya, pelaku kejahatan biasa (contoh: seorang penipu atau pencuri) tidak akan mempertanyakan daya berlaku sistem hukum yang ada sekalipun hanya sekedar untuk mempertahankan penguasaan atas kebendaan yang diperolehnya (secara melawan hukum), sebaliknya seorang pelaku kejahatan berdasarkan keyakinan justru mempertanyakan secara mendasar kekuatan keberlakuan hukum. (Richard/Lintas Papua)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here