DR. Rafael Kapura, S.IP., M.Si, adalah Dosen Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih. (Foto Pribadi)

Seri Politik Egalitarianisme dan Kemandirian Ekonomi Keluarga  (Suatu Konsep Politik Anggaran Keluarga Dalam Fakta Kedaulatan).

Oleh : DR. Rafael Kapura, S.IP., M.Si

 

 

Masing-masing orang atau pemimpin memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan kekuasaan eksistensialisme dalam posisi-posisi strategis yang dimilikinya.

Terlihat paling elegan, dedikatif dan populis suatu opsi tendensius yang menjadi daya tarik tersendiri sebagai pusat kekuasaan terdalam serta berakar untuk menunjukan hakekat kekuasaan yang dimiliki seseorang atau pemimpin.

 

Legalitas

 

Apakah elegansi, dedikasi dan populisme diperoleh secara lagal atau ilegal?, bukan merupakan persoalan esensial yang terfrakmentasi dari sebuah mekanisme egalitarianisme yang materialistik.

Dalam konteks ini, setiap orang atau pemimpin merasa yang paling berfungsi atau berjasa dengan adanya eleganisme, dedikasisme dan populismenya yang terdukung dari kelembagaan-kelembagaan politik yang terlahir dari demokrasi transaksional-politik kartel. Kebebasan Ilutif.

Setiap orang atau pemimpin pada negara-bangsa berkembang seperti di Indonesia (nasional-lokal) mengalami kebebasan yang sangat ilutif dari adanya kemajuan planetorius yang menciptakan semua negara-bangsa, terutama manusia-pemimpin teralianasi dalam ilusi-ilusi planetorius sebagai sebuah hegemoni negara-bangsa yang tersiapkan secara sindikalistik untuk menjadi alien yang menguasai berbagai planet dimuka bumi ini.

 

Fenomenologi

 

Generasi baru manusia yang sejak dalam kandungan-umur 7 tahun sudah tidak asing dengan peralatan elektronik seperti Televisi, Hanphone, Komputer, Lep Top dan peralatan generik-maknetis lainnya karena terbuka dari adanya kebebasan yang sangat luas.

Pada satu sisi, hal itu menunjukan kemajuan ilmu pengetahuan-teknologi dan di sisi lain sebagai predator yang mencabut mentalitas, disiplin, kecerdasan emosional dari tradisional-menjadi sangat modern secara maknetis (terciptanya berbagai kemudaan untuk makan, minum, pakai, perumahan dan lainnya) sehingga memperkuat egalitarianisme yang adalah suatu performa elegan, dedikatif dan populis model baru yang tercipta dari adanya modernisme kapitalis atas nama demokrasi transaksional-politik kartel yang tidak hanya berkembang dalam kelembagaan politik tetapi secara sistematis-penciptaan berbagai sel pasar mini-power market yang tidak secara langsung mengantikan fungsi-fungsi negara atau kekuasaan negara-bangsa menjadi alat pasar modal.

 

Kontribusinya secara ekonomi politik pada akhirnya negara berada di satu sisi sebagai alat pasar secara makro dan pasar di satu sisi sebagai alat pemilik saham atau modal yang memecah usahanya dalam sektor-sektor publik.

 

Hironik

 

Ràkyat yang seharusnya berdaulat dari kepemilikan modal atau kemasukan perhari setip kepala keluarga antara Rp. 100.000,- Rp.1.000.000,- (Rp. 3.100.000,- s/d Rp.31.100.000,-) hampir 80 persen kehilangan pemasukan dasarnya (terutama bagi mereka yang hidup di daerah pekotaan modern-berkembang).

 

Relokasi pedagang maupun masyarakat dari pasar, perumahan kumu, terminal-stasiun dan hilirisasi jalan, jembatan-tol dan pembukan keterisolasian yang luas di sisi lain memberikan perubahan modern, namun di sisi lain menguatkan transaksi-transaksi modal secara berlebihan pada sektor pasar makro-mini yang berakar pada pencabutan akar kapital di dalam setiap keluarga.

 

Politik anggaran Desa/Kampung. Untuk menguatkan ekonomi setiap keluarga negara memberikan surplus anggaran antara Rp. 300.000.000,- s/d  Rp. 1.500.000.000,-  sebagai anggaran atau uang yang sangat mengairahkan rakyat dalam pembangunan negara-bangsa, tetapi hironiknya anggaran yang besar tersebut hanya bersifat transit.

Kelembagaan pemerintahan desa atau kampung hanya seperti bandara transit keuangan dari negara yang bermanfaat hampir 95 persen bagi pemilik modal-para tengkulaknya.

 

Dengan demikian, politik anggaran negàra-bangsa yang berlaku hanya kembali mengkristalkan elegansi, desikasi dan populisme yang semu dari adanya kepemilikan posisi-posisi strategis yang dimiliki seseorang secara pribadi maupun kelembagaan.Memecah egalitarianisme semu sebagai konklusi.

 

Penciptaan pasar lokal dalam kemandirian ekonomi keluarga suatu konsep baru dalam politik anggaran yang cobah saya cetuskan dengan sebutan pasar saham keluarga melalui mekanisme budaya barter entitas klen, suku, marga dan kampung atau desa.

 

Setiap keluarga menjadi basis dasar penciptaan produk pilihan yang penting ditetapkan melalui regulasi (sudah tentu setelah ada pembinaan, pelatihan dan pendampingan melekat).

Setiap klen dan marga juga diberikan tugas atau fungsi yang sama sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah desa atau kampung, distrik atau kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan negara secara rutin memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi keluarga, klen dan marga dari kebijakan-kebijakan politik anggaran bagi setiap kepala keluarga.

 

Penentuan target-target capaian dari pertumbuhan ekonomi keluarga dipantau secara menyeluruh. Penyediaan bank bagi perputaran uang yang dalam setiap kampung atau desa dalam kurun waktu setengah tahun atau paling lama 8 bulan terdistribusi secara sektoral dalam setiap kampung atau desa.

Hal ini, bila terjadi maka kebijakan politik anggaran kampung atau desa 100% persen dapat diasumsikan keberhasilannya ( walaupun dalam beberapa hal harus diperbaiki) karena indikatornya terukur dan dapat dibuktikan dari adanya kepemilikan modal yang tersedia dalam buku-buku bank setiap keluarga.

 

Saya sebagai ilmu politik anggaran menyarankan ide politik anggaran mandiri bagi setiap keluarga untuk menunjukan atau menbuktikan eksistensi kedàulatan rakyat dalam berbagsa-negara pada era kapitalisme ini. Terutama konsep ini juga untuk menghancurkan hegemoni politik egalitarianisme semua dalam kapitalisme modern. #SAVE KEMANDIRIAN MODAL KELUARGA#. (Penulis Adalah Dosen Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih di Jayapura)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here