Sebanyak 317 Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK Negeri dan SLB se-Papua, resmi dilantik oleh Gubernur Papua,Lukas Enembe, S.IP, MH., pada Rabu (11/12/2019), di Jayapura. Tampak suasana pelantikan. (Erwin / LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Ketua LSM Kampak Papua, Dorus Wakum mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan menyampaikan perihal revisi SK pelantikan kepala sekolah SMA/SMK/SLB yang tellah dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 di Gedung Negara Papua di Jayapura.

Ketua LSM Kampak Papua, Dorus Wakum, saat memberikan keterangan kepada media. ISTIMEWA)

Hal ini disampaikan Dorus Wakum, setelah mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Papua, sekaligus menjelaskan, bahwa terkait pelantikan kepala sekolah SMA/SMK/SLB, Dorus Wakum, ketua LSM kampak papua minta SK pelantikan kepala sekolah SMA/SMK/SLB yang dilakukan tanggal 11 desember 2019 lalu di gedung negara dok v jayapura untuk segera di revisi ulang.

 

“Karena pelantikan kepala sekolah tersebut di nilai tidak sesuai peraturan perundang undangan, yaitu pertama undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara,  undang undang nomor 53, serta aturan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, tentang Tugas perbantuan urusan Bidang Pendidikan Menengah kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujar Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kampak Papua, saat dikonfiormasi, di Jayapura, Selasa (7/1/2020).

 

Dorus mengatakan, bahwa Hal ini di nilai sangat fatal dan membohongi bapak Gubernur Papua.

Dorus menjelaskan bahwa ada hal hal – hal penting yang harus di ketahui yaitu, bahwa pelantikan kepala kepala sekolah SMA/SMK/SLB tanggal 11 desember 2019 di dahului dengan pemberian SK per 1 Juli 2019.

“Faktanya SK sudah di tandatangan terlebih dahulu baru kemudian pelantikan di laksanakan pada tanggal 11 Desember 2019,” jelasnya.

Ditambahkan, bahwa ada calon kepala sekolah yang tidak lulus dan dinyatakan gugur dalam kegiatan penguatan kepala sekolah yang di laksanakan di LPMP sejak tanggal 9-14 desember 2019 dan tidak mendatangi Fakta integritas tetapi di lantik sebagai kepala sekolah.

 

“Bahwa dalam penggantian kepala sekolah tidak di dahului dengan kerjasama masing masing bidang di dinas pendidikan provinsi papua, sehingga banyak kepala sekolah yang baik di gantikan dengan kepala sekolah yang moralitasnya rusak,” ungkapnya.

Dikatakan,  bahwa ada kepala sekolah SMP dan SD yang bukan pegawai provinsi kemudian di lantik  sebagai kepala sekolah SMA/SMK di tingkat provinsi.

“Sementara status kepegawaiannya masih status pegawai di kabupaten dan ini berdampak pada Dapodik,” tuturnya.

Diakui, bahwa ada kepala sekolah yang sudah di lantik sebelumnya di YPK dan kemudian di lantik lagi di SMA Negri.

“ahwa ada guru bidang studi yang bukan di bidang spesifikasinya beda tetapi di lantik sebagai kepala sekolah di SMK dan Bahwa pelantikan kepala kepala sekolah pada umumnya tidak ada kordinasi dengan pihak kabupaten/kota.(bupati/walikota dan kepala dinas pendidikan setempat),” ucapnya.

 

Dorus Wakum mengatakan, dari point point di atas, yang sangat menyakitkan hati para guru/kepala sekolah yang di ganti adalah bagi kepala sekolah yang di non job kan, mereka di ganti tanpa ada penempatan  yang jelas.

“Dan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan guru baik TPP maupun ULP. Jika tidak ada jam mengajar,” lanjutnya.

 

Sementara para kepala sekolah/guru guru tersebut di tuntut untuk perolehan jam mengajar bagi yang bersertifikasi dan yang non sertifikasi. Untuk itu SK penempatan juga harus jelas, harus ada SK penempatan bagi para kepala sekolah yang di nonaktifkan. kata Dorus.

Terkait hal ini kami menilai bahwa tidak ada kerjasama yang baik antara kepala dinas pendidikan provinsi, sekretaris dinas, kepala bagian pendidikan SMA/SMK, kepala bagian guru dan tenaga kependidikan provinsi papua. Lanjutnya.

“ibarat mereka jalan sendiri sendiri dan tidak ada sinegritas kerja atau putus kordinasi dan komunikasi. Sehingga mengorbankan warga belajar di kabupaten masing masing”.

Hal ini sangat riskan dan akhirnya akibat kepentingan politik, yayasan dan agama,  telah mengorbankan banyak guru guru yang baik dan berprestasi.ujar ketua LSM kampak papua.

Sementara di ruang terpisah, Dorus wakum juga bertemu dengan Kepala Bagian mutasi di Kantor Kepegawaian Provinsi Papua, M. Yarangga mengatakan bahwa sesungguhnya SK tersebut dapat di revisi.

“Walaupun waktu TMT per 1 juli 2019. Artinya bulan januari ini sudah habis. SK tersebut sudah berakhir namun masih bisa kami revisi ulang. Kata kabag mutasi BKD Provinsi Papua,” jelasnya.

 

“ya ini tergantung  kabid GTK di dinas pendidikan, Jika mereka menyurati pihak BKD provinsi Papua, maka saya saat ini juga siap merevisi SK SK kepala sekolah yang bermasalah”.ucap M. Yarangga. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here