Ketua DPD GERCIN Provinsi Papua, Andre Ireeuw (kanan), didampinggi Korwil GERCIN, Mecky Ruwayari. Richard (LPC)
Ketua DPD GERCIN Provinsi Papua, Andre Ireeuw (kanan), didampinggi Korwil GERCIN, Mecky Ruwayari. Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (GERCIN) Provinsi Papua, menyangkan atas adanya pelantikan 25 Anggota DPRD  Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa 14 Januari 2020, di Serui, yang menurut GERCIn adalah Inkonstisional atau ilegal.

“Semestinya para pihak baik KPU, Partai Politik, Biro Hukum Provinsi Papua, Sekwan DPRD Kepulauan Yapen, Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Pengadilan Negeri Serui, mematuhi adanya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura tentang surat penetapan Nomor : 27/G/2019/PTUN.JPR tentang  penundaan 2 SK yang dikeluarkan oleh KPU Yapen, yakni SK pertama Nomor: 14/PL.01.9/Kpt/9105/KPU-Kab-VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 2019, tertanggal 14 Agustus 2019. Dan SK kedua, KPU Yapen Nomor: 15/PL.01.9/Kpt/9105/KPU-Kab-VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilu 2019, tertanggal 14 Agustus 2019,” kata Ketua DPD GERCIN Provinsi Papua, Andre Ireeuw, Rabu (15/01/2020) di Jayapura.

Sebut, Andre melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Imanuel Mouw, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, dan Hakim Anggota Yusuf Klemen, SH, dan Arief A Lukman, SH., MH, Selasa 10 Desember 2019 lalu, yang dalam penetapannya menimbang dan menetapkan bahwa sifat putusan dan atau penetapan PTUN bersifat erga omnes (mengingkat semua pihak, bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa), maka kepada para pihak dan pihak terkait lainnya yakni Lembaga Negara, Badan, Pejabat Pemerintahan yang merupakan bagian dari tahapan mekanisme pelantikan Tergugat Intervensi I sampai Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi IV wajib mematuhi putusan dan atau penetapan yang diterbitkan oleh PTUN selama pemeriksaan perkara berlansung sampai adanya putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun mengapa para pihak di Kabupeten Yapen itu tidak mematuhinya.

“Kami sebagai generasi penerus bangsa, menyayangkan atas sikap egoisme para pihak di Kabupaten Yapen, sehingga pelantikan dewan Yapen boleh terjadi, namun para pihak Kabupaten Yapen mengabaikan aspek hukum, yang menjadi konstitusi dan rambu-rambu negara,” tegas Ketua DPD GERCIN Provinsi Papua itu.

Semoga proses Inkonstisional atau ilegal yang telah terjadi di Kabupaten Yapen, tidak diulangi lagi di daerah-daerah lain di Papua, karena sangat memalukan, dan tidak memberikan proses pendidikan politik kepada masyarakat.pungkasnya. (Richard Mayor/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here