Jhon Wicklif Tegai : Pemkab Jayapura Ubah Arah Kebijakan Pembangunan Dukung PON XX 2020

0
425
Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Ir. Jhon Wicklif Tegai, MM., saat di wawancara. (Irfan / LintasPapua.Com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura akan mengubah arah kebijakan pembangunan. Jika selama ini arah kebijakan pembangunan banyak merujuk kepada kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi di tahun 2020 ini tidak akan terlalu banyak mengakomodir kegiatan RPJMD di dalam dokumen perencanaan.

Stadion Papua Bangkit. (https://www.facebook.com/ponxx2020papua/photos)
Stadion Papua Bangkit yang bakal menjadi arena pembukaan PON XX 2020 mendatang.Berada di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Provinsi Papua. (ISTIMEWA)
Menteri PPN/Bappenas, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE, M.U.P., saat berbincang dengan Sekda Provinsi Papua, T.E.A. Herry Dosinaen dan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, di VIP Stadion Papua Bangkit, Rabu (7/8/2019) kemarin sore. (Irfan)

Namun setiap kegiatan di tahun 2020 ini tetap akan diupayakan bisa selaras dengan RPJMD Pemkab Jayapura, meski tidak secara menyeluruh.

Perubahan tersebut dilakukan untuk penyesuaian, karena arah kebijakan pembangunan di tahun 2020 ini lebih menitikberatkan pada iven pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Ir. Jhon Wicklif Tegai, M.M., mengatakan pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan dan butuh penyesuaian lantaran arah kebijakan pembangunan di tahun 2020 ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan iven PON XX Tahun 2020. Karena itu, pada revisi RPJMD nanti akan ada sejumlah revisi yang dilakukan agar ada konektivitas antara program Nasional dan daerah.

“Itu sebabnya arah kebijakan pembangunan kita di tahun 2020 ini lebih ke pelaksanaan PON sebagai iven Nasional. Dengan mengusung tema perwujudan, ketertiban, ketentraman dan tatanan sosial yang ramah sebagai manifestasi manusia berkualitas dengan didukung infrastruktur wilayah,” ungkapnya dengan jelas.

Selain itu, Wicklif menambahkan, akibat dari kebijakan Nasional yang dimaksud itu, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura wajib melakukan penyesuaian. Secara otomatis Pemda Kabupaten Jayapura harus menyesuaikan. Sebab, pelaksanaan iven PON XX akan dilangsungkan di Papua, apalagi Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah.

“Kebijakan ini berubah, karena kebijakan dari atas juga yang ikut berubah. Jadi, bukan semata-mata kebijakan dari pemerintah daerah. Jadi, kebijakan pemerintah daerah harus ikut menyesuaikan apalagi ini iven berskala besar yang harus diamankan,” paparnya.

“Demi mengawal pelaksanaan iven PON agar dapat berjalan sukses, maka kita di Pemerintah Kabupaten Jayapura mau tidak mau harus ikut membangun venue olahraga yang sebelumnya tidak ada dalam RPJMD,” pungkas Wicklif. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here