Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey M.Si., saat diwawancara. (Gracio /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey M.Si., mengungkapkan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dalam rangka penggabungan dan penghapusan beberapa kampung di kota Jayapura saat ini masih dalam pengkajian.

Keindahan Teluk Youtefa. Disana terdapat masyarakat yang harus juga didata secara baik serta diberikan pelayanan secara baik. (Eveerth Joumilena / HPP)

Dikatakan, rencana tersebut sementara dikaji oleh Pemkot Jayapura bersama DPRD dan sudah masuk masuk dalam program pemerintah kota Jayapura 2020.

“Hal ini sementara di kaji pemkot Jayapura bersama DPRD kota dalam program untuk 2020, kemungkinan akan realisasi tahun depan,”katanya, Kamis, (5/12).

Dijelaskan Frans, Pemerintah kota akan melihat sesuai kampung-kampung yang mengikuti kepada keondoafian, misalnya ada 10 ondoafi. kemungkinan juga ada dua pilihan yang akan dikaji untuk penggabungan kampung, dari 14 Kampung bisa menjadi 10 tetapi bisa juga kalau itu dibuat menjadi 10 menjadi kampung adat sementara yang 4 ini menjadi kampung saja.

“Kemungkinan dari 14 kampung bisa menjadi 10 kampung tetapi bisa juga dibuat menjadi 10 kampung yang khusus menjadi kampung adat. Sementara yang 4 kampung sisanya menjadi kampung saja tanpa pemerintahan adat, ini dua opsi yang bisa di kaji,” jelasnya.

Disinggung soal kasus penyalahgunaan dana kampung yang melibatkan Kepala Kampung Koya Kosso yang lama, Frans mengatakan sebenarnya program pemberdayaan kampung yang diberikan dana melalui alokasi dana desa dari APBD sesungguhnya adalah untuk kesejahteraan rakyat di kampung tentu pengelolaannya juga bertujuan untuk mensejahterkan masyarakat kampung.

“Sebab kalau kita lihat di 14 kampung di kota Jayapura dananya sangat besar paling kecil itu sekitar Rp. 6 miliar jika satu kampung saja rata-rata penduduknya tidak lebih dari 1000 jiwa atau 50 sampai 100 kepala keluarga, kalau seperti itu dana itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kampung dan Bamuskam maka tentu masyarakat akam sejahtera diwilayahnya,” katanya.

Karena kata Frans, itu yang diminta dari Pemerintah pusat juga Daerah adalah bagaimana para kepala Kampung dan Bamuskam mengelola dana desa dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau terjadi penyelewengan maka konsekuensi dua sanksi administrasi (pemeberhentian) dan juga sanksi hukum.
Karena itu Bapa Wali kota sudah sangat tegas mengatakan siapa yang salah dalam penggunaan dana kampung siap bertanggung jawab kepada penegak hukum kalau itu tersandung dengan sanksi hukum maka harus diproses hukum,” bebernya.

(Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here