Wali Kota BTM : Perda Harus Berkualitas Memberikan Hak dan Kewajiban Rakyat

0
260
Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano MM didampingi Wakil Wali Kota Jayapura menerima Program Penetapan Pembentukan perda dari Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Johny Yesai Betaubun, SH, MH.. (Foto Humas Setda Kota Jayapura)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Rapat Paripurna DPRD Kota Jayapura masa persidangan I menetapkan program pembentukkan peraturan daerah Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura,  Dr Benhur Tomi Mano, MM menegaskan agar perda yang dihasilkan harus berkualitas dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

“Perda itu harus berkualitas dalam memberikan hak dan kewajiban. Sehingga perda itu berkualitas dalam pelayanan publik, bukan kita buat perda untuk kepentingan pemerintah daerah tapi harus ada sumbangsih kepada masyarakat,” katanya pasca sidang 2 DPRD Kota Jayapura, Senin 25 November 2019 bulan lalu.

Beberapa alasan pembentukkan produk hukum daerah perlu didasarkan pada program pembentukkan perda adalah agar pembentukan perda berdasar pada skala prioritas, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Kedua, agar peraturan daerah sinkron secara vertikal dan horisontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga, agar pembentukkan perda dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu yang di susun bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Wali Kota menambahkan,  bahwa perda yang telah disusun dan ditetapkan agar tidak hanya disimpan dan tidak ada implementasinya. “Perda yang telah dibuat jangan hanya disimpan di bawah bantal, harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban di masyarakat,” katanya.

Sementara itu, sidang penetapan APBD Induk 2020 akan dilaksanakan esok. Wali Kota berharap di bulan desember dapat diselesaikan. “Anggaran kita tetap menggunakam anggaran berimbang antara belanja dan penerimaan / pengeluaran, masih bergerak pada Rp 1,3 Trilyun,” katanya. (HUMAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here