Timotius Wakur : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Wajib OAP, Sehingga Paham Masalah Kesehatan Masyarakat Asli

1
1119
Bermunculan nama pejabat structural hasil lelang jabatan di Provinsi Papua menjadi perhatian khusus Timotius Wakur, selaku pemerhati pembangunan dan mantan Anggota DPR Papua ini. (Fransisca /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Bermunculan nama pejabat structural hasil lelang jabatan di Provinsi Papua menjadi perhatian khusus Timotius Wakur, selaku pemerhati pembangunan dan mantan Anggota DPR Papua ini.

Ia mengatakan, bahwa nama yang lolos dalam lelang jabatan, terutama jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua kurang tepat menjabat sebagai kepala dinas kesehatan.

hal ini di sampaikan di hadapan wartawan, Senin(25/11/2019), di sebuah hotel kota Jayapura, sekaligus menjelaskan, bahwa  sekarang dokter-dokter yang sudah diumumkan namanya pada hasil wawacara kemarin itu ada dokter spesialis, dokter yang punya usaha.

“Ini kan sudah tidak sehat, kami protes dan sampaikan ini kepada Gubernur. orang begini tidak boleh jadi kepala dinas,” jelasnya.

Selain itu Timotius Wakur meminta,  untuk Provinsi Papua, sudah banyak pejabat OAP yang siap menduduki jabatan kepala dinas kesehatan di Papua,

“Jadi kami berharap pejabat Non Papua yang telah memiliki kapasitas sebagai Dokter Ahli, lebih fokus pada pengabdian kesehatan bagi masyarakat,” harapnya.

“Jangan jadi pejabat dalam structural, jangan kejar jabatan, sehingga menimbulkan pertanyaan,” kata mantan Anggota DPR Papua dari Dapil Laapago ini.

Kemuadian Ia melanjutkan, bahwa Jabatan Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan yang berhubungan langsung dengan napas hidup orang banyak khususnya OAP.

“Tugas kepala Dinas kesehatan harus sesuai pada tupoksinya, bermitra dengan staf dan pegawai, meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Papua dan menjaga hubungan baik dengan Kepala Daerah serta terbebas dari KKN,” ungkapnya.

“Kepala dinas bukan bisnisman, bukan mencari keuntungan dalam dana-dana yang dikelolanya, tapi focus melayani masyarakat dan lihat kebutuhan orang banyak”tuturnya.

Timotius juga meminta,  agar tim Seleksi Lelang Jabatan lebih jeli dalam memilih jabatan bagi pejabat kepala dinas kesehatan Papua, berhubungan dengan Kadis Kesehatan, harus orang tersebut, orang pilihan memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani.

Salah satu teladan kehidupan pribadi kepala dinas adalah jujur, bekerja sosial dan sesuai karakter yang baik, tidak terlibat bisnis.

“Ini kalau ada persoalan di rumah maka konstrasinya tidak focus bahkan secara psikis bisa melampiaskan amarahnya kepada orang lain saat rapat dinas, padahal itu masalah pribadi, dokter atau kepala dinas begini tidak bisa orang seperti itu,”menurutnya

Ditegaskan, bahwa seorang Kepala Dinas Provinsi semestinya bertanggung jawab pada 29 kabupaten/kota, dan tidak mengkotak kotak kan diri, bebas nepotisme.

“Harus lihat juga dokter di daerah, jangan melihat ada orang dekat bupati atau siapapun, karena kadis kesehatan harus tanggung jawab terhadap semua kadis kesehatan di 29 kabupaten kota, jangan melihat daerahisme, tidak boleh ada nepostisme,” Tukasnya.

Dtambahkan, bahwa kesimpulannya dari semua masyarakat Papua harapkan Kepala Dinas Kesehatan yang sehat, Mampu pemimpin, menjaga kesehatan orang Papua. Mengutamakan pelayanan dan mampu kerja dengan Gubernur Papua. (Fransisca / LintasPapua.Com)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here