Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri, S.Sos., M.KP, hadiri Rakor DISDUKCAPIL Kabupaten Jayapura. IRF (LPC)
Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri, S.Sos., M.KP, hadiri Rakor DISDUKCAPIL Kabupaten Jayapura. IRF (LPC)

 

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Mantapkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Jayapura, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL),  Kabupaten Jayapura terus berupaya untuk meningkatkan kepemilikan seluruh dokumen kependudukan, karenanya digelar rapat koordinasi percepatan kepemilikan dokumen kependudukan.

Herald Berhitu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Jayapura kepada wartawan usai pembukaan kegiatan tersebut mengatakan selain menggelar rapat koordinasi percepatan kepemilikan dokumen kependudukan, pihaknya juga mengadakan forum konsultasi publik tentang standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Herald Berhitu juga menjelaskan rapat koordinasi itu digelar dengan tujuan untuk mempercepat layanan-layanan dokumen administrasi kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jayapura. Dimana, indikatornya apabila layanan setiap dokumen kependudukan ini berjalan dengan baik dan angka kepuasan masyarakat bisa meningkat, itu berarti menandakan pelayanannya sudah sangat bagus.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura ini, berdasarkan hasil evaluasi terbaru tahun ini terkait pelayanan kepada masyarakat di dinas yang ia pimpin itu mendapatkan tingkat kepuasan cukup dengan penilaian cukup, dibandingkan tahun lalu cukup dengan catatan.

“Oleh karena itu, saya juga minta ini menjadi kesiapan dari distrik-distrik yang akan kita limpahkan pelayanan ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Jayapura Nomor 13 tahun 2018, tentang pelimpahan kewenangan ke tingkat distrik sebagai pusat data, pusat informasi dan juga pusat pelayanan,” ujarnya, Jumat (22/11/2019).

Dengan adanya kegiatan rakor ini, Herald juga mengatakan untuk mengamankan kebijakan Bupati Jayapura, khususnya dalam rangka memperbaiki atau mempersingkat alur birokrasi yang panjang. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran serta tanpa kendala.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horex ini diharapkan di enam (6) distrik yang menjadi pilot project terkait program pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, khususnya terkait dengan pelayanan terhadap dokumen kependudukan di masing-masing Distrik agar harus mempersiapkan tempat pelayanan yang layak bagi masyarakat.

“Kami juga berharap agar setiap distrik yang akan melaksanakan pelayanan di tingkat distrik harus menyediakan tempat pelayanan yang nyaman. Sehingga ketika orang datang ke tempat pelayanan itu tidak terkesan bahwa adanya pelayanan yang kurang baik,” harapnya diakhir wawancara.

(Irf/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here