Kepala Bidang UKM pada Dinaas Koperasi dan UKM Kabupaten Jayapura, Yuliana. (Irfan /LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Jayapura, Papua menyingkap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah itu kurang lebih sudah mencapai 3.900 unit.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jayapura, Dr. Timothius J. Demetouw, SE, M.Si, melalui Kepala Bidang UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jayapura, Yuliana, ketika dikonfirmasi di meja kerjanya, Selasa (19/11/2019) kemarin siang mengatakan jumlah unit usaha terbanyak pada usaha perdagangan, meskipun sampai sejauh ini belum pernah dilakukan pemutakhiran data.

“Jadi, UMKM yang terdata di kami sekarang itu kurang lebih sudah 3.900 unit. Itu sudah kita pilah-pilah di dalam jenis unit usahanya, saya belum bisa pastikan secara detail jenis usahanya karena data nya masih ada di petugasnya. Namun tren pertumbuhan UMKM di Kabupaten Jayapura diprediksi mengalami kenaikan di tahun 2019 ini,” kata perempuan yang akrab disapa Yuli ini.

Ia merinci jumlah UMKM yang paling banyak itu di unit usaha perdagangan, kemudian untuk unit usaha jasa dan ekonomi kreatif itu masih minim.

“Di katakan minim, karena tidak semua masyarakat mempunyai talenta untuk bergerak membuat UMKM misalnya di kerajinan tangan, ukir-ukiran dan kuliner,” paparnya,

Dengan masih minimnya usaha jasa dan ekonomi kreatif itu, sehingga Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jayapura fokus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM asli orang Papua.

“Selama ini yang fokus kami bina itu pelaku UMKM orang asli Papua. Karena sumber anggaran juga memang untuk dana Otsus itu dikhususkan untuk pelaku UMKM asli Papua. Sehingga tujuan dilakukan pemutakhiran data jumlah UMKM yang semestanya dilaksanakan setiap tahun ini untuk mengetahui perkembangan jumlah UMKM per tahun,” jelasnya.

Untuk meningkatkan pelaku UMKM asli orang Papua yang masih minim, kata Yuli, pihaknya terus mendorong dan terus memantau sudah sejauh mana tingkat kemampuannya dalam berwirausaha.

“Kita tinggal melihat sudah sejauh mana kemampuan mereka atau pelaku UMKM asli Papua ini dalam berwirausaha, serta apa yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah terutama dalam kualitas maupun kuantitas dan pemasarannya. Itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari sisi higienis, kemudian apa-apa saja yang dibutuhkan agar pengelolaan usahanya itu (terutama kuliner) memenuhi standar seperti kemasannya, label-label legalitas kesehatan dari BPOM maupun sertifikasi halal dari MUI,” katanya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here