Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Yohannes H. Hikoyabi, S.Si, M.Si. (Irfan /LPC)

SENTANI (LLINTAS PAPUA)  –  Pihak DPRD Kabupaten Jayapura bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura langsung tancap gas membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2020 setelah ketiga pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura diambil sumpah/janji untuk ditetapkan sebagai pimpinan definitif.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Yohannes H. Hikoyabi, S.Si, M.Si, meminta kepada seluruh Anggota DPRD dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar) harus lebih fokus dan jeli dalam membahas KUA-PPAS dan APBD Induk Kabupaten Jayapura tahun 2020, yang dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura.

“Sebagai anggota DPR harus lebih menonjolkan fungsi pengawasannya. Termasuk ketua DPRD, sebagai pimpinan pada Banggar (Badan Anggaran) juga harus lebih jeli melihat dan memperhatikan penggunaan APBD di Kabupaten Jayapura terutama itu pada input atau manfaatnya terhadap rakyat,” ucap Yohannes Hikoyabi, saat di tanya wartawan media online ini, Selasa (19/11/2019) kemarin sore.

Kemudian di APBD Induk tahun 2020 ini, kata Politisi Partai Hanura ini menegaskan, ada iven Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 dan PON ini mau dikemanakan, apakah untuk rakyat atau bukan. Hal ini Banggar mempunyai tugas dan fungsi untuk melihat ini.

Dengan adanya perhelatan PON XX tahun 2020 di Papua, ditegaskannya, benar-benar untuk kemakmuran dan juga kepentingan rakyat. Sehingga kontribusi dari pelaksanaan iven PON itu benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat. Harus lebih keedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang atau golongan tertentu.

“Jadi harus ada input untuk rakyat, maka saya harapkan pembahasan oleh Banggar DPRD dan TAPD untuk buat simulasi yang baik. Karena uang yang di pakai ini juga adalah uang rakyat,” paparnya.

“Ini yang perlu dilakukan agar lembaga DPR ini punya kesan yang baik. Karena kami ada disini mewakili rakyat dan juga pimpinan DPR harus transparan, serta terbuka soal anggaran ke rakyat,” lanjut pria yang akrab disapa Anis ini.

Selain itu, dirinya juga menambahkan, keterbukaan penggunaan anggaran ke publik wajib dilakukan agar masyarakat umum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bisa dengan jelas mengetahui berapa jumlah anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan iven PON. Juga berapa besar anggaran yang disiapkan untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

“Ini yang utama, harus ada informasi kepada rakyat. Sehingga fungsi pengawasan dari rakyat juga ada. Bukan berarti kami anggota DPR semata-semata yang harus tahu karena wakil rakyat dan sekarang ini tidak seperti itu lagi,” jelasnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daeerah (TAPD) Kabupaten Jayapura juga harus mempunyai peran itu, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) juga harus melakukan hak serupa dalam memberikan informasi secara terbuka ke publik. Dengan begitu situasi akan terbangun dengan baik, antara pihak Eksekutif, Legislatif dan masyarakat seluruhnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here