Mantan Komisioner KPU Provinsi Papua & Pemerhati Pemilu, Musa Sombuk. Doc (LPC)
Mantan Komisioner KPU Provinsi Papua & Pemerhati Pemilu, Musa Sombuk. Doc (LPC)

JAYAPURA (LISTAS PAPUA) – Ketika Pilkada akan digelar, sebuah indeks dirilis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RepubIik Indonesia (BAWASLU RI), tentang indeks kerawanan Pemilu, yang didasarkan pada pengalaman konflik di suatu daerah pada Pilkada sebelumnya. Dari rilis indeks itu, diharapkan para pihak yang mengelola event demokrasi ini.  Dapat mempersiapkan strategi penciptaan Pemilu, yang damai dan bermartabat.

Demikian dikatakan oleh Mantan Komisioner KPU Provinsi Papua & Pemerhati Pemilu, Musa Sombuk.

“Papua adalah daerah yang memiliki indeks kerawanan Pemilu yang tinggi. Dikalangan aparat keamanan dan insan intelijen, Papua itu diberi warna merah dalam peta keamanan Pemilu,” kata Musa Sombuk, kepada Lintas Papua.Com, Selasa (19/11/2019) melalui via selullernya.

Sebut Sombuk, tentu saja indeks yang tidak menggembirakan ini membuat institusi keamanan harus bekerja extra keras, jauh sebelum voting day, bahkan pasca penetapan hasil Pilkada. Konflik bisa terjadi setiap saat, dan oleh sebab itu keamanan selalu menjadi topik utama dalam setiap perhelatan demokrasi langsung bernama Pilkada. sebut Mantan Komisioner KPU Provinsi Papua & Pemerhati Pemilu itu.

Kendati berpendapat, Sombuk pun memiliki pertayaan dalam dirinya;

  1. Kenapa sampai event Pilkada di Papua identik dengan kekerasan?
  2. Apakah demokrasi modern bernama Pilkada itu kompatibel dengan konflik?
  3. Bukankah itu pesta “dari, oleh, dan untuk” rakyat?.

Ataukah ada kesan lain dibalik pergelaran Pilkada di Papua, dan sebagai pembandingnya, Musa Sombuk menyebutkan ada beberapa faktor penyebabnya;

  1. Kedewasaaan politik (political maturity) dari pelaku demokrasi yang masih berada di level “infant” alias bayi.
  2. Sistem rekrutmen calon yang masih sarat dengan praktek- praktek koruptif yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kemarahan di kalangan pengikut dari pasangan calon yang sudah dipungut mahar, diberikan janji, tapi kemudian tidak didukung.
  3. Penyelenggara yang tidak profesional, tidak taat azas dan tidak dapat menjaga integritasnya, serta rawan suap.
  4. Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggaran dan program pembangan, serta bantuan sosial atau hibah, terutama oleh Incumbent untuk mendukungnya.
  5. Oknum aparat keamanan yang tidak netral dan bergerak untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
  6. Money Politics, penggunaan uang atau barang atau program pembangunan untuk memperoleh dukungan suara pemilih (vote buying).
  7. Stigma: label yang sengaja ditempelkan pada calon tertentu agar menjatuhkannya
  8. Black Campaign : menjelek-jelekan lawan dalam kampanye.
  9. Intimidasi: penggunaan ancaman dan tindak kekerasan untuk menekan pemilih, atau mengancam saksi dan petugas TPS agar calon yang didukung dapat memperoleh suara.
  10. Hoax: berita bohong yang sengaja disebarkan untuk mengacaukan lawan dan mengambil keuntungan.

Ini masih bagian kecilnya, sebab masih banyak lagi faktor lain, yang berkontribusi pada tingkat kerawanan Pilkada, khususnya di Papua.

“Angka Indeks Kerawanan hanyalah sebuah indikasi berdasarkan pengalaman 5 tahun yang lalu. Pasti sudah banyak perubahan positif di masyarakat pemilih, partai politik, kandidat, dan penyelenggara. Semoga Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan dengan baik, bermartabat dan minim konflik,” pungkasnya. (Richard Mayor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here