Kepala Biro Politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Bazoka Logo saat menghadapi sidang ketiganya pada hari Kamis, 14 November 2019, di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura (Abe) - Papua. (Foto: doc. Biro Politik ULMWP).

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Sidang yang ke-3 perkara Kepala Biro Politik ULMWP, Bazoka Logo dilakukan hari ini Kamis, (14/11/2019) di Pengadilan Negeri Jayapura (Abe), Papua. Agenda sidang kali ini adalah mendengar tanggapan/ pendapat dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait pengajuan eksepsi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Bazoka Logo pada sidang kedua sebelumnya, minggu kemarin (7/11).

Tanggapan jaksa, pada dasarnya mereka telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Bazoka Logo. Menurut jaksa, Surat Dakwaan yang diajukan oleh JPU itu sah, memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga Jaksa meminta untuk proses persidangan ditetapkan dan kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses pemeriksaan pokok perkara.

Pada sidang sebelumnya (7/11/2019), tim Kuasa Hukum Bazoka Logo telah mengajukan eksepsi, yang berisikan terkait kejanggalan bukti-bukti hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia dalam proses perkara Bazoka Logo, mulai dari awal penangkapan hingga hingga proses penetapannya sebagai tersangka, namun dalam sidang ini, jaksa menyatakan keberatan dan menolak.

Bazoka Logo ditangkap [dijebak] pada tanggal 15 Agustus 2019, ketika itu ULMWP dibawah komando Biro Politik melakukan aksi demo damai Menolak New York Agreement 15 Agustus 1962 dan mendukung pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) 2019, yang berlangsung di Tuvalu.

Dalam ULMWP di West Papua, Bazoka Logo merupakan penanggung jawab Politik, yang juga bertanggung jawab atas aksi damai (15/08). Namun aksi itu kemudian dibubarkan paksa oleh Polisi dan semua koordinator aksi serta seluruh massa ditangkap dan dibawa ke Polresta Jayapura. Dengan demikian, maka secara otomatis Bazoka wajib mempertanggungjawabkan aksi damai tersebut sesuai mekanisme demokrasi yang berlaku.

Meskipun alurnya demikian, namun fakta yang terjadi berbeda setelah pembubaran dan penangkapan masa aksi, satuan Intelijen Polresta Jayapura langsung menguhubungi Bazoka untuk mendatangi Kantor Polisi guna mempertanggung jawabkan aksi demo itu, namun kenyataan yang terjadi setelah Bazoka tiba di sana, Bazoka langsung ditangkap dan ditersangkakan dengan [digiring ke] tuduhan pemalsuan dokumen.

Kemudian, sejak sidang ke dua, (7/11) Pengadilan Negeri dipadati oleh Aparat Kepolisian, mulai dari bagian halaman kantor Pengadilan Negeri hingga di sekitar ruangan sidang, satuan Kepolisian memadati tempat sidang berlangsung. Sidang ketiga ini, Polisi senjata lengkap turun dengan 3 mobil dalmas. Hal ini mengakibatkan keluarga dan kawan-kawan pejuang yang datang untuk menyaksikan sidang Bazoka Logo pun mengalami kesulitan.

Dan kami juga minta kepada rekan-rekan media untuk terus kawal proses ini sama-sama, agar sidang ini dapat diketahui oleh semua pihak

Jadi target kriminalisasi ini memang sudah adalah dalam rencana Kepolisian. Hai itu terlihat jelas sekali, dimana mulai dari awal penangkapan, penetapan Bazoka sebagai tersangka hingga proses sidang-sidang yang sedang berlangsung, Polisi dengan Kejaksaan memang “kebal hukum”. Mereka tidak peduli dengan eksepsi yang diajukan berdasarkan penemuan kejanggalan bukti-bukti hukum yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Bazoka Logo.

Dengan demikian, disini terlihat jelas bahwa, Kepala Biro Politik United Liberation Movement for West Papua, Bazoka Logo sedang dikriminalisasi oleh pihak Kepolisian yang dibantu langsung oleh pihak Kejaksaan dalam proses sidang-sidang yang kini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura.

Atas dasar itu disimpulkan bahwa Bazoka selaku Kepala Biro Politik ULMWP dalam Negeri adalah “korban kriminalisasi” yang sedang dilakukan oleh Polisi bersama Kejaksaan dalam proses sidang-sidang.

Kami United Liberation Movement for West Papua sangat kesal dengan cara-cara yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dalam proses penanganan Kepala Biro Politik ULMWP, Bazoka Logo. Dengan adanya cara-cara dan sikap seperti ini sangat menguatkan bahwa, status keberadaan Indonesia di West Papua memang sebagai penjajah yang sedang melakukan aktivitas kolonialismenya secara terstruktur dan sistematis.

Pada sidang berikutnya, pada tanggal 21 November 2019 yang akan datang, proses ini kemudian akan ditanggapi oleh Hakim, sehingga kami serukan untuk seluruh rakyat West Papua untuk terus dukung dan kawal proses ini dalam doa.

Kami juga minta kepada semua rekan-rekan media untuk terus kawal proses ini bersama dengan peliputan, agar sidang ini dapat diketahui bersama, demikian pers rilis kami, terima kasih. (Port Numbay (Abepura), 14 November 2019, UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here