Eymus Weya : KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Jayapura, Dibahas 10 Desember

0
312
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Eymus Weya, ST. (IRF (LPC)
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Eymus Weya, ST. (IRF (LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura, Eymus Weya, ST, menyebutkan DPRD Kabupaten Jayapura masih memiliki waktu untuk membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Induk Kabupaten Jayapura tahun 2020. Dibahas 10 Desember 2019 mendatang.

“Kita sampai saat ini belum memiliki Ketua DPRD definitiv, tetapi untuk pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD Induk Kabupaten Jayapura tahun 2020, sudah mendapat petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal pembahasannya,” kata Eymus saat dikonfirmasi Wartawan di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Politisi PAN itu mengatakan, materi rancangan KUA-PPAS dan RAPBD Induk tahun 2020 Kab.Jayapura telah mendapat petunjuk, persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Maka, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Jayapura saat ini bisa melaksanakan pembahasan terhadap dua materi tersebut, namun tidak boleh diparipurnakan sebelum adanya SK definitiv pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura.

Eymus mengatakan, kedudukan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Jayapura saat ini hanya memiliki empat (4) fungsi utama, yakni, Pertama mengadakan rapat-rapat. Kedua membentuk fraksi-fraksi. Ketiga menyusun tata tertib (Tatib) dewan. Keempat mengajukan unsur pimpinan DPRD yang definitiv.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Sehingga kita tidak punya kewenangan untuk melaksanakan sidang-sidang paripurna di DPRD maupun membentuk alat kelengkapan dewan (AKD),” beber Eymus.

Berdasarkan petunjuk itu, lanjut kata Sekretaris Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura ini, bahwa pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD Induk tahun 2020 itu bisa dibahas antara tim eksekutiv TAPD Kabupaten Jayapura bersama tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jayapura.

Setelah pembahasan belum dapat disahkan, nanti pada saat SK pimpinan definitiv keluar baru bisa diparipurnakan bersama dengan alat kelengkapan dewan (AKD), fraksi, KUA-PPAS dan RAPBD Induk Kabupaten Jayapura tahun 2020.

“Sehingga DPRD diberikan waktu hingga 10 Desember untuk membahas KUA-PPAS dan RAPBD Tahun 2020. Selanjutnya akan di evaluasi di tingkat provinsi dan perbaikan-perbaikan. Kemudian saat pimpinan definitiv DPRD Kabupaten Jayapura dilantik secara resmi baru sekaligus dilakukan paripurna.

“menurut petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya kita mau susun jadwal untuk aktivitas satu (1) bulan ke depan, tapi Ketua DPRD sementara kita masih di luar daerah. Sehingga kita masih menunggu pimpinan (ketua) balik baru kita susun jadwal pembahasan KUA-PPAS dengan pembahasan RAPBD Induk Kabupaten Jayapura tahun 2020,” tutupnya.

(Irf/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here