Pemkab Jayapura  Akan  Lelang Mobil dan Motor Dinas, Melibatkan KPKN

0
855
Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan, saat memberikan keterangan pers. (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura berencana bakal melelang mobil dinas (Mobnas) dan kendaraan dinas jenis sepeda motor. Mobil dinas yang bakal dilelang tersebut berusia di atas tujuh tahun.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan, SE, MM, ketika ditanya wartawan media online ini saat ditemui di meja kerjanya, belum lama ini.

Saat ini pihaknya sedang menginventarisir mobil-mobil dinas yang berusia tujuh tahun. Begitu juga kendaraan dinas jenis sepeda motor. Namun untuk kendaraan dinas yang rusak berat, meskipun tak sampai tujuh tahun, tetap di rekap.

“Sudah ada sebagian mobil dinas yang kita tarik, juga ada yang kita mau hapus atau masukkan ke daftar penghapusan aset terutama mobil dinas seperti bus-bus yang sudah rongsokan. Bus-bus yang dulu itu kita mau hapus karena sudah tidak berfungsi atau sudah tidak layak lagi,” imbuhnya.

“Daripada masih tercatat di neraca itu wajib di hapus karena bikin kotor-kotor laporan saja. Jadi kalau ada kendaraan dinas yang rusak berat, meskipun belum cukup tujuh tahun langsung kita data. Kalau layak dilelang, ya kita lelang saja. Jika tidak dilelang, kita masukkan ke daftar penghapusan aset saja. Upaya ini kita lakukan untuk menghindari beban daerah,” sambung Subhan.

Meskipun belum bisa merinci berapa jumlahnya, Subhan menargetkan pelelangan itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. “Inikan target kita, seraya inventarisir berjalan maka kita targetkan dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Ketika ditanya jangka waktu berapa tahun sudah bisa di hapus aset tersebut, kata Subhan, itu tergantung dengan kondisi kendaraan dinasnya apakah sudah rusak berat atau tidak. Kalau mau di masukkan ke dalam daftar penghapusan aset itu tergantung kondisi daripada aset itu sendiri.

“Tapi, kalau mau di dam itu minimal harus tujuh tahun. Namun itu semua harus ada persyaratan dari bu Sekda selaku Kepala Koordinator Barang Milik Daerah (BMD). Kalau bu Sekda setuju, ya kita lakukan dam. Kalau kendaraan dinasnya masih bagus, ya bisa jadi tidak dimasukkan dalam penghapusan. Karena mungkin kendaraan itu masih berfungsi atau masih layak digunakan. Apalagi juga ada saran dari BPK, bukan karena ada aturan tujuh tahun lantas harus di dam,” katanya.

“Namun kalau kendaraan masih bagus, maka boleh lanjut digunakan. Kalau di lihat kondisi kendaraannya itu lebih besar biaya pemeliharaannya daripada biaya atau harga mobil itu, lebih baik di (jual) lelang saja,” tambahnya.

Sementara proses lelang sendiri dilakukan secara terbuka bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Itu semua tergantung dari bu Sekda nanti, apakah ini sudah layak di lelang atau tidak. Memang aturannya sih minimal tujuh (7) tahun, tapi kalau kendaraannya masih bagus dan baru itu tidak mesti dilelang, lebih baik digunakan saja terus. Ya, dalam waktu dekat ini kami dari BPKAD Kabupaten Jayapura ada rencana lakukan lelang untuk motor-motor juga banyak yang sudah dipegang diatas 10 tahun dan nanti pelelangannya lewat KPKNL,” cakapnya.

“Harus lewat KPKNL, karena sekarang sesuai aturan Permendagri Nomor 19. Bahwa penilaian untuk pelelangan itu dilakukan oleh lembaga eksternal. Kalau lembaga eksternal di Jayapura itukan KPKNL, tentu penilaian pemerintah yang punya itu haknya ada di KPKNL. Kita sudah mau lelang itu ada motor-motor, dan juga ada mobil yang sudah banyak mengeluarkan ongkos pemeliharaan daripada harga kendaraannya,” tukas Subhan. (Irf / LintasPapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here