KPK bersama Pemkab Jayapura Gelar Sosialisasi Optimalisasi PAD

0
261
Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro bersama KPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Ifr (LPC)
Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro bersama KPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Ifr (LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Bekerjasama dengan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappeda) mengadakan sosialisasi optimalisasi pendapatan daerah, Senin (11/11/2019), di Suni Garden Lake Hotel and Resort, Hawaii, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro yang membuka kegiatan sosialisasi tersebut menyampaikan, dengan adanya kegiatan sosialisasi itu diharapkan kepada setiap pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Jayapura dapat lebih mengerti dan juga paham serta bisa lebih ikhlas, untuk mengeluarkan 10% dari transaksi usahanya untuk menyumbangkan pendapatan asli daerah.

“Kalau berbicara mengenai pendapatan asli Kabupaten Jayapura sampai saat ini per tahunnya itu sudah mencapai  Rp 122 Miliar. Ini bisa terselenggara berkat adanya keikhlasan dari bapak/ibu para pelaku usaha yang ada di daerah ini,” jelasnya kepada awak media, Senin (11/11/2019) kemarin petang.

Sementara itu, perwakilan tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat Adlinsyah Nasution mengatakan, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jayapura salah satu kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura adalah mendorong peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) usaha komersial berdasarkan nilai objek pajak.

“Maksud saya, zona-zona komersial itu harus diutamakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Kalau yang namanya non komersial itu kebijakan dari kepala daerah. Tetapi untuk zona komersial,  NJOP-nya setiap tahunnya itu harus disesuaikan. Itu wajib, mereka (komersial) juga cari usaha. Hotel misalnya berapa nilainya, maka harus dibuatkan penyesuaian NJOP-nya,” tegasnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, yang namanya aset setiap tahunnya itu mengalami perubahan atau peningkatan senilai 20%. Oleh karena itu, pajak bumi dan bangunan (PBB) harus dihitung berdasarkan NJOP tersebut.

“Nilai hotel harus dihitung, misalnya objek tanah yang digunakan sebagai lahan. Kemudian berapa nilai bangunan, kalau perlu harus melibatkan konsultan. Demikian juga dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari mana itu dapat dihitung, itu dihitung dari transaksi penjualan dari nilai transaksi. Masalahnya penjual dan pembeli itu tidak mau membuka berapa nilai transaksi. Dengan demikian, harus menggunakan NJOP,” tukasnya.

Untuk diketahui, secara umum tujuan dari sosialisasi itu untuk memberitahukan kepada para wajib pajak (WP) dalam hal ini para pelaku usaha. Bahwa ada hak pemerintah daerah yakni, transaksi sebesar 10 persen dari transaksi yang dilakukan antara konsumen dengan setiap wajib pajak atau pelaku usaha. Jadi wajib pajak ini mencakup pengusaha restoran, hotel, tempat hiburan dan pajak parkir.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, Polres Jayapura, Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Jayapura H. Muhammad Amin, Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura Theopilus H. Tegay dan ratusan pelaku usaha yang ada di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. (Irf/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here