Yunus Wonda Akan Dorong Raperdasus Tertahan di Kemendagri

0
370
Anggota DPR Papua, Yunus Wonda, saat di wawancara. (Gracio /lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Anggota DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH, MH., mengakui jika ada  hal itu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi dirinya pada periode ketiga kalinya menjadi anggota DPR Papua.

Menurutnya pekerjaan rumah yang di maksud yakni terkait Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) masing – masing tentang Partai Politik Lokal, Keaslian Orang Asli Papua dan Rekrutmen Politik bagi Orang Asli Papua hingga kini masih tertahan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk itu kata Yunus, seharusnya raperdasus yang masih tertahan di Kemendagri itu, harus direspon oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kami harap pak Tito Karnavian sebagai Mendagri harus melihat hal ini, bahwa ada hak hakiki yang sudah disahkan DPR Papua, namun sampai saat ini masih tertahan di Kemendagri,” kata Yunus Wonda usai syukuran di kediamannya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu malam.

Sebagai politisi partai demokrat dirinya ikut mempertanyakan hal ini kenapa hingga kini belum ada tanggapan dari pusat dan masih di tahan oleh Kemendagri itu,
“Ini ada apa? Kenapa kami punya hak yang benar-benar mengikat kepada orang Papua kok ditahan begitu? Kalau memang mau memuat orang Papua hidup diatas tanah dan negerinya, hal ini yang harus direspon,” ujarnya

Padahal lanjut Yunus, ketiga raperdasus itu merupakan hal-hal yang fundamental bagi rakyat Papua, terutama terkait dengan hak-hak orang Papua.

“Jangan selalu Papua dilihat dari kacamata politik, itu harus berhenti. Jangan selalu melihat Papua selalu dengan pandangan politik, harus berhenti,” katanya.

Ia menilai Presiden Joko Widodo tidak melihat hal itu hari ini. Namun, Presiden Jokowi hanya melihat Papua harus dibangun, sehingga ia berharap seluruh kementerian dan lembaga juga harus punya pikiran yang sama.

“Kami harap Mendagri Tito bisa melihat hal ini dan merespon dan bisa menyelesaikan hal ini dan kami harus diundang untuk bisa menyelesaikan rancangan perdasi dan perdasus. Karena sudah tertahan 1 tahun lebih di Kemendagri. Ini bagaimana?,” tandasnya lagi.

Yunus Wonda berharap Mendagri harus melihat ini, dan DPR Papua telah berupaya memproteksi orang asli Papua melalui regulasi – regulasi berupa perdasus itu.

“Itu kesimpulan. Kalau mengurus Papua, hak-hak fundamental harus direspon. Kalau tidak direspon, pemerintah tidak serius mengurus Papua.
Tidak usah bicara lain-lain, ini dulu. Karena ini merupakan hak fundamental yang ada di dalam regulasi yakni perdasi dan perdasus itu menjadi rujukan kita,” Jelas Yunus. (Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here