Pemprov Papua Harus Transparan Umumkan Penerimaan Pajak Air Freeport

0
290
Intelektual muda Orang Asli Papua (OAP), Habelino Sawaki. (Foto Pribadi)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua harus secara transparan mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat Papua penerimaan dana ratusan miliar  rupiah dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang diberikan PT Freeport  Indonesia (PTFI) untuk ikut  membiayai  pembangunan di wilayah tertimur Indonesia ini.

Hal itu disampaikan Intelektual muda Orang Asli Papua (OAP), Habelino Sawaki di Jayapura, Selasa sehubungan dengan telah diterimanya dana sekitar Rp700 Miliar oleh Pemprov  Papua  dari PTFI sebagai bukti itikad baik perusahaan tambang  tembaga, perak dan emas yang beroperasi di Tanah Papua sejak tahun 1960-an itu demi keberlanjutan pembangunan Papua di segala bidang kehidupan.

Hebelino menjelaskan,sekitar tahun 2017, masyarakat Papua dan Indonesia dikejutkan dengan adanya tuntutan dari Pemprov Papua melalui jalur hukum Pengadilan di Jakarta kepada PTFI atas dugaan  belum dibayarnya PAP. Proses hukum itu pada Pengadilan tingkat pertama  dimenangkan oleh Pemprov Papua, namun setelah PTFI melakukan banding di lembaga hukum yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung, maka  pada akhirnya Freeport memenangkan  secara menyeluruh gugatan Pemprov Papua itu.

Pada tahun 2017 itu, kisah Hebelino, gelombang besar  tuntutan kepada Freeport berlangsung secara maraton, baik di Jayapura maupun Jakarta. Malahan, puluhan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) berbondong-bondong berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri  menggelar unjuk rasa  besar-besaran sembari berorasi penuh semangat, bersimbah keringat di bawah terik Matahari  menuntut Freeport harus membayar PAP itu. Luar biasa `pengorbanan mereka membiayai sendiri perjalanan ke Ibu Kota Negara itu.

Media massa khususnya televisi, ketika itu  sempat menyiarkan  “hingar-bingar” tuntutan pembayaran PAP yang dilakukan para wakil rakyat dan aparat Pemprov itu secara berkesinambungan sehingga masyarakat luas di Tanah Papua dapat menyaksikan betapa heroiknya para wakil rakyat itu memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.

 

Tidak ketinggalan pula, lembaga legislatif DPR RI dan DPD RI sempat disibukkan  dengan digelarnya acara dengar pendapat (hearing)  dengan Pemprov Papua,  para anggota DPR Papua dan MRP hingga larut malam. Tindakan kekerasan terhadap personil Freeport pun nyaris terjadi di  Ibu Kota Negara Indonesia itu. Untung segera dilerai dan kembali mereka berpelukan saling memaafkan.

Malahan, ada informasi yang belum tentu benar bahwa banyak urusan administrasi operasi Freeport di meja Pemprov Papua sempat ditunda-tunda penanadatangan dan persetujuan lantaran Freeport belum membayar PAP.

Namun, lanjut Habelino, ketika Freeport  telah mentransfer dana PAP ratusan miliar rupiah itu ke Kas Pemprov Papua bulan lalu, semua orang yang pada tahun 2017 berteriak menuntut Freeport ,  mendadak bungkam seribu bahasa. “Saat ribut menuntut uang dari Freeport, terlihat bersemangat bagaikan api nan tak kunjung padam – asap tak kunjung sirna,” kata alumni Universitas Pertahanan (Unhan) Jakarta itu.

Tetapi ketika uang sudah masuk ke rekening, semua mulut tak berkutik satu katapun, padahal rakyat menuntut transparansi pertanggungjawaban uang rakyat secara jujur dan adil.

Menurut Habelino, seharusnya, Freeport tidak berkewajiban membayar PAP tersebut namun karena ada itikad baik dari Manajemen PTFI demi  keberlanjutan pembangunan masyarakat Papua dan kelangsungan operasi perusahaan tambang  mineral itu di Tanah Papua maka dana sekitar Rp700 Miliar itu ditransfer ke Kas Pemprov Papua dan akan dilanjutkan lagi  pada tahun-tahun  berikutnya.

Pembina Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (GEMAPI) yang belum berhasil   merebut kursi senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  pada Pemilihan Legislatif  (Pileg) 17 April 2019 lalu itu mendesak Pemprov Papua untuk mengumumkan kepada rakyat Papua bahwa dana yang diberikan Freeport tersebut kini sudah diterima secara utuh dan harus pula menyampaikan kepada rakyat tujuan penggunaan dana ratusan miliar rupiah tersebut.

Pengalaman rakyat Papua selama  lebih dari 50 tahun Freeport beroperasi di Tanah Papua adalah Pemprov Papua dan DPR Papua tidak pernah mengumumkan secara terbuka, berapa besar dana pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) yang dikucurkan Freeport dan dana tersebut sudah digunakan untuk apa saja dalam seluruh proses pembangunan.

“Hal in sangat penting diumumkan kepada  seluruh lapisan masyarakat Papua agar masyarakat dapat mengetahui manfaat kehadiran dan operasi perusahaan tambang mineral itu bagi keberlangsungan hidup mereka dan anak cucu dikemudian hari,” tegas Habelino.

Hebelino menduga, kemungkinan besar, dana ratusan miliar rupiah yang dikucurkan Freeport ke Kas pemprov Papua pada bulan Oktober lalu, akan digunakan untuk membiayai persiapan pelaksanaan PON XX Tahun 2020 mendatang namun hal itu pun harus diumumkan kepada publik agar rakyat ikut mengawasi penggunaan dana tersebut.

“Jangan sampai rakyat mengeluh, Freeport sudah mengeruk hasil bumi Tanah Papua selama  puluhan tahun, namun tidak berkontribusi sedikit pun bagi kemaslahatan rakyat  Papua yang kebanyakan   masih hidup di bawah garis kemiskinan yang kini bermukim di kampung-kampung terpencil dan terisolasi, di puncak gunung dan bukit, sepanjang daerah aliran sungai dan danau,  pesisir pantai, lembah dan ngarai,” katanya. (***)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here