Pelintas Batas Tradisional dan Peredaran Ganja Kembali Jadi Perhatian

0
396
Foto kegiatan Sosialisasi aturan-aturan lintas batas basic agreement di Keerom, kemarin. (Arief /LPC)

Dari Kegiatan Sosialisasi Aturan Lintas Batas Basic agreement dan Special Arrangements bagi Masyarakat perbatasan RI-PNG.

KEEROM (LINTAS PAPUA)  –  Kantor Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua dan Badan Pengelola kawasan perbatasan daerah Kabupaten Keerom menggelar kegiatan Sosialisasi aturan-aturan lintas batas basic agreement dan special arrangements bagi Masyarakat perbatasan RI-PNG di Kabupaten Keerom di Aula Kantor Bupati Keerom, Selasa (5/11/2019)

Ibu Suzana D. Wanggai (Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua), saat memberikan keterangan. (lintaspapua,com / Arief)

Kegiatan dipimpin oleh Ibu Suzana D. Wanggai (Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua). Sementara Bupati Keerom yang diwakili Asisten II setda, Edi Buntan, tampil membuka acara / kegiatan tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan, Agus Makabori (Kepala seksi ijin tinggal kantor imigrasi kelas 1 Jayapura), AKBP H. Muhammad Syafei (Kepala Bidang Brantas BNN Provinsi Papua), Joko S. Wabiager (Kepala Badan pengelola kawasan perbatasan daerah Kabupaten Keerom), Letkol Inf Wira Muharromah, S.H.,Psc (Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 509/Balawara Yudha), Letkol Inf Dony Gredinand, S.H., M.Tr.Han (Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 713/Satya Tama), Letkol Inf Ary Sutrisno (Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 300/Brajawijaya), dan tamu undangan lainnya.

Suzana D. Wanggai (Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua) pada sambutannya mengemukakan terimakasih kepada para personel satgas pamtas yang sudah hadir pada siang hari ini dalam rangka Sosialisasi aturan-aturan lintas batas basic agreement dan special arrangements bagi Masyarakat perbatasan RI-PNG di Kabupaten Keerom.

‘’Atas nama gubernur papua kami memberikan apresiasi kepada pemda keerom karena telah membantu kegiatan yang cukup penting untuk kita semua terutama kepada aparat yang menjaga kampung-kampung yang berada di daerah perbatasan,’’ungkapnya.

Ia menambahkan, mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh aparat keamanan dan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan karena kurangnya pemahaman aturan-aturan lintas batas, oleh karena itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan masyarakat, aturan lintas batas harus dipahami oleh seluruh elemen-elemen masyarakat, kita terus mewujudkan RI-PNG sebagai perbatasan yang ada di dalam NKRI dan terus tingkatkan hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dengan PNG.

‘’Tujuan sosialisasi ini juga antara lain bagaimana penanganan di wilayah perbatasan dan hal – hal yang tidak inginkan kita bisa atasi bersama, perbatasan kita bukan hanya di Kab. Keerom saja, sepanjang 860 KM perbatasan yang ada di papua ini semua itu sangat rentan sekali dengan ancaman, ini adalah forum yang sangat penting dan kami berharap bapak ibu yang berada di garda terdepan memberikan masukan apa saja yang dihadapi setelah itu kita akan membawa kita tingkat provinsi, apabila terkait dengan keamanan maka kami akan bawa ke kementerian pertahanan,’’lanjutnya.

Sementara Bupati Keerom melalui Asisten II Setda Keerom, Edy Buntan, menyampaikan bahwa Kab. Keerom merupakan salah satu wilayah pemerintahan yang berbatasan langsung dengan negara PNG. ‘’Tentunya ini menjadi salah satu tanggung jawab yang sangat besar mengelola wilayah perbatasan di Kab. Keerom, Kab. Keerom telah membentuk badan pengelola kawasan perbatasan tentunya dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik terutama dari pihak keamanan dan biro perbatasan dan luar negeri provinsi papua,’’ungkapnya.

Ditambahkan, mengelola perbatasan tentu tidak mudah dan perlu perhatian yang serius. ‘’Kondisi wilayah perbatasan yang memprihatinkan juga perlu menjadi perhatian kita bersama, oleh karena itu kami menyadari dibutuhkan penanganan yang cepat di wilayah perbatasan tersebut dan dibutuhkan koordinasi oleh semua pihak yang berada di wilayah perbatasan, pemerintah RI telah membuat kesepakatan oleh negara PNG dan hasilnya adalah telah terbentuknya perjanjian diantara kedua negara yang sangat penting penanganan persoalan keamanan di kedua negara dan aturan-aturan lintas batas di wilayah perbatasan,’’pungkasnya.

Sedangkan Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom, Joko Wabiagir, mengemukakan saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan potensi kawasan perbatasan di Kabupaten Keerom.

‘’Sampai saat ini kami masih melakukan pendataan tentang potensi kawan perbatasan, rencana induk pengembangan kawasan perbatasam, peluang, hambatan dan tantangannya. Kalau tentang jalan alternatif antara kita dengan Negara tetang tentunya ada banyak sekali, namun ada dua titik di Keerom yang saat ini cukup intens untuk dilewati pelintas batas yaitu dari scofro ke Negara tetangga yaitu Scotiauw, demikian juga satu titik di waris, ini yang akan jadi perhatian,’’ungkapnya. ( Arief /LPC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here