Tutup Bimtek, Klemens Hamo Ajak Anggota DPRD Paham Tiga Tupoksi Dewan

0
236

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura selama tiga hari sejak Rabu (30/10/2019) hingga Jumat (01/11/2019) menggelar bimbingan tekhnis (Bimtek) untuk pimpinan sementara dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, di Suni Garden Lake Hotel and Resort, Hawaii, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura.

Bimbingan tekhnis kali ini mengusung tema “Pengenalan Tata Tertib (Tatib) serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD.” Dengan menghadirkan para pemateri dari Bappeda Kabupaten Jayapura, Kanwil Kemenkumham Papua, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar-Sulsel dan Inspektorat Kabupaten Jayapura.

Bimbingan teknis dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Sementara Kabupaten Jayapura H. Muhammad Amin ini bertujuan untuk mengenalkan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, juga sebagai keberhasilan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat.

Peserta Bimtek yang terdiri dari seluruh pimpinan sementara dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura sangat bersemangat dan antusias, menyimak materi dan di catat sebagai catatan. Peserta Bimtek sangat proaktif, serta melakukan sharing tanya jawab.

Sementara itu, kegiatan Bimtek di hari ketiga atau terakhir ditutup oleh Ketua DPRD Sementara Kabupaten Jayapura Klemens Hamo.

Politisi Partai NasDem inipun berharap hasil kegiatan Bimtek ini dapat di implementasikan dan juga bermanfaat bagi pimpinan sementara serta anggota DPRD Kabupaten Jayapura.

“Dengan perkembangan-perkembangan dan juga kemajuan yang dialami oleh Kabupaten Jayapura. Serta perkembangan yang cepat dan kemajuan teknologi yang cepat, maka kita di lembaga Legislatif ini tidak boleh lemah dalam tiga hal fungsi dan tugas DPRD. Yakni pengawasan, penganggaran (budgeting) dan legislasi. Karena tiga hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai anggota dewan yang paling utama,” paparnya.

“Oleh karena itu, dalam pembekalan ini saya juga mengajak kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Jayapura bukan hanya harus tahu tentang tiga hal ini saja. Tapi, kalau tidak ada pengertiannya ini yang juga menjadi susah. Karena regulasi atau aturan Undang-Undang (UU) itu menghendaki kita sebagai penyelenggara pemerintahan yang bisa mendesain bagaimana tugas kita sebagai pihak pengambil keputusan terakhir di Kabupaten Jayapura ini adalah pemerintah (Eksekutif) dan DPR (Legislatif),” sambung Klemens Hamo.

Sebab itu, kata Klemens Hamo, pihak DPR juga harus memberikan super pengawasan yang ketat terhadap eksekutif atau pemerintah.

“Kita dari pihak legislatif harus terus memberikan super pengawasan yang ketat kepada pihak pemerintah daerah. Kalau hari ini kita mulai kompak dan solid dengan disiplin yang kita miliki masing-masing itu mengawali bagaimana Kabupaten Jayapura lima tahun akan terbangun,” tegasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here