Anggota Dewan yang Baru Dilarang Memberikan Janji Kepada Rakyat

0
180
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo. (Irfan /LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) –  Mempunyai tiga tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang baru dilantik periode 2019-2024, Ketua DPRD Sementara Kabupaten Jayapura Klemens Hamo dengan tegas mengimbau sekaligus melarang dan menganjurkan kepada anggota DPRD baru yang kini jadi penyelenggara pemerintahan agar tidak menjanjikan sesuatu kepada konstituen atau kepada siapapun.

“Ini yang saya tegaskan sebagai ketua DPRD sementara, karena ini bukan tupoksi kita untuk menjajikan sesuatu kepada rakyat. Misalnya saya bangun ini, saya akan berikan ini itu atau janji berikan sesuatu,” imbuh Klemens Hamo, Jumat (1/11/2019) siang pekan kemarin, kepada media online ini usai menutup kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pengenalan Tatib dan Tupoksi Dewan, yang berlangsung di Suni Garden Lake Hotel dan Resort, Hawaii, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura.

Sebab, kata politisi Partai Nasdem ini, tidak sesuai dengan fungsi DPRD, yakni sebagai Legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (Perda). Kemudian sebagai budgeting yang kewenangannya dalam hal anggaran daerah (APBD) serta sebagai pengawasan yang kewenangannya mengontrol pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Alasan Klemens mengeluarkan imbauan tersebut, bahwa janji yang berlebihan dan terlalu fulgar ketika disampaikan ke publik merupakan sikap yang kurang tepat, apalagi jelas tidak ada nomenklatur yang menyebutkan seorang anggota DPRD diperbolehkan menjanjikan sesuatu diluar kewenangannya.

“Karena sebagai anggota DPRD sudah semestinya dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas menampung, menerima serta menyalurkan aspirasi sesuai amanat Undang-Undang (UU),” tuturnya.

Selain itu, Klemens Hamo menambahkan, imbauan yang dikeluarkan dirinya bukan bermaksud melarang seorang anggota Legislatif atas inisiatif pribadi hendak berbuat sesuatu bersifat positif bagi masyarakat. Namun perlu kiranya dilakukan dengan secara tidak berlebihan.
“Karena Anggota DPR itu fungsinya hanya tiga, kalau hari ini ada anggota DPR yang menjanjikan, itu salah. Dia harus mengerti tugas, pokok dan fungsi DPR secara benar,” katanya.

“Kecuali ingin jadi kepala daerah. Misalnya, Bupati atau Gubernur silahkan saja. Karena kami ini bukan pengguna anggaran, yang pengguna anggaran itu ada di pemerintah,” sebut Klemens.

Kata Klemens, dirinya selaku ketua berkewajiban lakukan pembinaan terhadap anggota Dewan yang disangka kurang tepat menempatkan posisi sebagai wakil rakyat. Pada setiap rapat, ia sebagai ketua selalu mengingatkan dan mengajak semua anggota di dalam parlemen kiranya mampu wujudkan DPRD sebagai lembaga parlemen yang terbuka bagi rakyat. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here