Lerry Patrix Suebu Komitmen Laksanakan Amanah sebagai Wakil Rakyat Baru

0
235
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Gerindra, Lerry Patrix Suebu, saat diwawancara. (Irfan /LPC)

Dan Juga Komitmen Dorong Pemkab Buat Program Tidak Keluar Dari RPJMD

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Legislator Kabupaten Jayapura, Lerry Patrix Suebu komitmen menjalankan tugas dan pengabdian sebagai anggota legislatif demi melaksanakan amanah untuk tidak mengkhianati rakyat yang mempercayainya sebagai wakil rakyat.

Hal itu disampaikan pasca dirinya usai mengikuti kegiatan penutupan Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Angkatan II Bagi 25 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2019-2024 usai dilantik beberapa waktu lalu, yang berlangsung selama empat (4) hari di @Hom Premierre Hotel, Kota Jayapura, Sabtu (26/10/2019) malam pekan kemarin. Ia merupakan satu dari 17 anggota legislatif baru yang dilantik bersama 25 legislator, 8 anggota di antaranya merupakan legislatif lama.

“Sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang baru dilantik, kami akan melanjutkan program yang baik yang sudah dilakukan oleh anggota lama. Sekaligus mengevaluasi berbagai program yang kurang baik. Yang pertama kita akan tetap mengacu pada aturan, karena fungsi dan tugas DPRD itu sudah jelas ada tiga, yaitu pengawasan, budgeting (penganggaran) dan juga legislasi. Oleh karena itu, tiga fungsi dan tugas DPRD ini yang harus kita maksimalkan,” kata Lerry Patrix Suebu kepada LintasPapua.com, Sabtu (26/10/2019).

Selain itu, dirinya juga komitmen mendorong Pemkab setempat agar membuat program tidak keluar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura 2017-2022.

“Sebentar lagi kita akan menghadapi sidang RAPBD 2020. Nah, di sidang APBD 2020 ini penting sekali pengawasan yang lebih tajam sedikit dari pihak Legislatif (DPR) karena terkadang pihak Eksekutif (Pemerintah) ini membuat program yang kadang-kadang di luar daripada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seperti belanja kebijakan lebih besar daripada belanja yang seharusnya sesuai dengan RPJMD tersebut,. Supaya kita bisa mengambil indikator per satu tahun 2020 itu apa yang harus kitong (kita) lakukan,” ungkapnya.

“Namun yang sekarang terjadi disini, sebelum kita di lantik ini kita tahu bahwa ada banyak program di lima tahun lalu itu di luar RPJMD atau pak (Bupati) Mathius inikan sudah hampir 7 tahun memerintah di kabupaten ini. Terus dokumen RPJMD terbaru inikan 2017-2022, sehingga sekarang ini tugas kita bagaimana untuk bisa menjawab konstituen itu adalah pertama kali itu kita harus menjaga RPJMD. Supaya ada ukuran indikator satu tahun kedepan itu bisa tercapai. Jangan belanja kebijakan lebih besar daripada belanja lainnya, artinya rencana lain belanja lain,” jelasnya.

Tidak hanya itu, tugas pengawasan dari legislator di Bumi Khenambay Umbay juga bakal dimaksimalkan untuk lima tahun kedepan.

“Ini mungkin yang saya lihat selama ini di kabupaten Jayapura, mungkin tugas pengawasan ini yang akan kita maksimalkan di DPR besok dalam konteks untuk menjaga RPJMD. Kalau untuk RAPBD 2020, minimal jangan terlalu keluar jauh. Kalau keluar jauh, ya urgen sekali itu mungkin tentang bencana alam. Itu mungkin yang bisa kita pahami, tapi kalau selain dari bencana alam itu yang tidak boleh. Itulah menurut saya, sehingga ada indikator 5 tahun yang akan kita capai atau pada saat tahun 2020 itu apa yang akan kita capai,” imbuhnya.

“Itukan sudah tertulis dalam RPJMD tersebut, kemudian komitmen dari pemerintah daerah ini biasanya ada instansi (dinas) teknis atau Bappeda ini yang tidak komitmen. Mernurut saya, Bappeda ini tidak komitmen, karena dia tidak menjaga konsistensinya dalam hal pembelanjaan, kalau belanjanya dua, ya dua saja yang di belanjakan. Jangan tambah ketiga atau kasih kurang lagi menjadi satu,” sambung politisi Partai Gerindra tersebut.

Dari itu pihaknya berharap bisa menjalankan tugas dan amanah sebagai wakil rakyat, demi Mensejahterakan masyarakat.

“Kita sepakat Kabupaten Jayapura menjadi tuan rumah event PON XX, sehingga banyak program yang dipotong untuk harus ke PON. Menurut saya sebenarnya kita juga salah, inikan PON sudah dirancang jauh hari. Kenapa Pemda Kabupaten Jayapura terkesan terburu-buru di Perubahan 20019 ini baru mereka masukkan anggarannya dan di 2020 nanti juga baru mau di masukkan lagi, kenapa dua tahun sebelumnya tidak disiapkan anggaran untuk PON tersebut. Nanti dari sini kita akan bisa ukur pencapaian-pencapaiannya untuk menjawab amanah konstituen tersebut,” cetus Lerry.

“Hanya itu saja yang bisa kita lakukan untuk konstituen atau masyarakat yang sudah memilih kami. Dengan cara menjaga program itu benar-benar dilaksanakan bagi masyarakat baik yang ada di kampung atau di kelurahan/kota di kabupaten Jayapura. Harapan kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayapura baru, juga berharap agar pemerintah fokus bekerja, melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Terpenting semoga kita amanah dan tidak mengkhianati rakyat,” pungkasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here