Fraksi Demokrat : Menuju PON 2020 Gubernur Diminta Tetapkan Perampingan OPD

0
180
Anggota fraksi Demokrat Carolus Bolly saat membacakan pandangan fraksi RAPBD Papua tahun 2020. (Gracio /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – 360 hari menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua fraksi Demokrat Papua meminta Gubernur Papua Lukas Enembe segera tetapkan proses perampingan OPD.

Menurut salah satu anggota fraksi Demokrat Papua Carolus Bolly mengatakan, realisasi penanggaran di OPD masih dalam bentuk urusan sehingga percepatan proses peramping OPD di pandang perlu dan harus segera di sesuaikan dengan OPD yang baru di bentuk.

“Sehingga ada kepastian pada para OPD untuk bekerja guna pelayanan kepada masyarkat sesuai fungsinya sehingga pelaksanaan APBD Papua tahun 2020 lebih terarah,” katanya saat membacakan pandangan Fraksi Demokrat terhadap RAPBD Papua tahun 2020 dan Raperdasi Raperdasus Non APBD di ruang sidang DPRP, Senin (28/10).

Menjelang PON kata Carolus fraksi Demokrat meminta alokasi anggaran dalam rangka penyelenggaraan PON tidak menyebabkan pelayanan dasar yang menyetuh ke masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan upaya-upaya peningkatan ekonomi rakyat melalui usaha mikro kecil dan menengah tidak terganggu.

Ditambahakan, Pemerintah diminta memastikan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan PON XX tahun 2020 pada RAPBD Provinsi Papua tahun anggaran 2020, untuk mempermudah kerja-kerja persiapan menyongsong pelaksanaan PON XX.

“Hal lain juga agar RAPBD Provinsi Papua tahun 2020 tidak terlalu terbeban dengan alokasi PON XX, maka Fraksi Partai Demokrat meminta gubernur beserta jajaran, terutama kepada Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPK dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta PB PON, untuk segera mencari sumber-sumber dana lainnya pada pemerintah pusat dan semua dunia usaha yang berskala menengah dan besar yang selama ini beroperasi di Provinsi Papua,” ujarnya.

Dikatakan, untuk mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari pasca penyelenggaraan PON di Papua, maka PB PON di minta juga melaksanakan proses penggunaan dana secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

“Kami juga meminta agar PB PON melibatkan KPK dan BPK Papua untuk turut mendampingi Tim Supervisi bagi PB PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua,” tutup Carolus. (Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here