Garda Ingin Orang Papua Jadi Menteri Bukan Wakil Menteri

0
317
Sekjen DPP (Dewan Pengurus Pusat) Garda Indonesia Edwin Gusti Rafra, SH, MSi, ketika dikonfirmasi di Jayapura, Minggu (27/10/2019). (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) — Presiden Joko Widodo melantik politisi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), sekaligus salah-satu orang Papua John Wempi Wetipo (JWW) menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/10/2019) lalu.

Namun demikian, Garda Indonesia Provinsi Papua, yang juga berperan besar memenangkan Joko Widodo-Mar’ruf Amin (Jokowi-Mar’ruf), khususnya di Provinsi Papua, menyatakan walaupun penunjukan Menteri adalah hak prerogatif Presiden. Tapi Garda menyesalkan bahwa tak satupun orang Papua masuk Kabinet Indonesia Maju Jokowi -Mar’ruf.

“Kami tak bicara Wakil Menteri dan Duta Besar atau yang lain, tapi kami bicara Menteri. Kami ingin orang Papua jadi Menteri. Karena itu pernyataan resmi Pak Jokowi kepada publik bahwa dirinya telah mengantongi nama orang Papua masuk di Kabinetnya,” tegas Sekjen DPP (Dewan Pengurus Pusat) Garda Indonesia Edwin Gusti Rafra, SH, MSi, ketika dikonfirmasi di Jayapura, Minggu (27/10/2019).

Bahkan, tuturnya, dalam beberapa kali pertemuan Garda bersama Jokowi, sebelum terpilih kembali menjadi Presiden RI periode 2019-2024.
“Kami sempat menanyakan kepada Pak Jokowi, jika Bapak terpilih lagi apakah dalam Kabinet Bapak ada Menteri orang Papua. Dan Pak Jokowi jawab ya saya sudah kantongi nama Menteri orang Papua,” tegasnya, menirukan ucapan Jokowi.

Menurutnya, pihaknya jauh sebelum pelaksanaan Pilpres (Pemilihan Presiden), telah mendorong tiga (3) nama kepada Jokowi sebagai calon Menteri orang Papua. Tiga nama itu telah diseleksi, baik secara intelektual dan akademi.

Masing-masing Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, mantan Bupati Jayawijaya dua periode John Wempi Wetipo (JWW) dan Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi.

“Apakah kami orang Papua tak mampu. Kami mampu, tapi kami tak diberi ruang,” terangnya.

Sementara itu, ungkapnya, pihaknya tak mempersoalkan Jokowi melantik Bahlil Lahadalia menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jabatan strategis setingkat Menteri.

Diutarakannya, Bahlil Lahadalia dipilih Jokowi, karena berasal dari kalangan profesional dan juga Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi -Ma’ruf.

“Wajar kalau Pak Bahlil Lahadalia terpilih, untuk mewakili kalangan profesional khususnya juga dari kalangan pengusaha,” ucapnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here