Komisi II DPR Papua Akui Anggaran Perekonomiam Sangat Minim

0
182
Ketua komisi II DPR Papua, Herlan Beatrix Monim, saat diwawancara. (Gracio / lintaspapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Komisi II DPR Papua,  Herlin Beatrix Monim mengakui, untuk anggaran pada bidang perekonomian masih sangat minim.

Menurutnya, bidang perekonomian merupakan sektor rill di Papua, olehnya itu sangat di harapkan bidang ekonomi ini mendapatkan perhatian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua.

Tetapi Kata Beatrix, pihaknya terus berupaya dan memperjuangkan agar dapat mengcover seluruh program ekonomi sehingga masyarakat Papua dapat merasakan dampaknya.

Ia juga mengakui,meskipun anggaran terbatas namun komisi II DPR Papua tetap fokus pada bidang pengembangan dalam rangka menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua.

“Tentunya dengan semangat sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi berarti harus ditunjang juga dengan anggaran yang signifikan,” katanya usai Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja Pemprov Papua di Hotel Aston Jayapura, Rabu,( 23/10/2019).

Kata Herlin, ada beberapa OPD yang kemudian menjadi bidang tidak dapat menganggarkan program yang sudah direncanakan untuk menunjang PON, di karenakan keterbatasan dana yang dimiliki.

Akan tetapi beberapa SKPD yang kemudian jadi satu OPD ini, sudah dirampingkan dan disatukan misalnya Disnaker menjadi Perindakop Naker. Semua menjadi satu dan seharusnya mendapat penambahan anggaran yang cukup.

“Tapi dalam pembahasan kami, itu masih sendiri-sendiri. Nah, yang kami pertanyakan bagaimana mereka nanti melaksanakan tugasnya ketika OPD ini digabungkan. Ini kita bicara tentang PON, tapi ini juga terkait anggaran,” ungkap Monim.

Ia mencontohkan, misalnya Dinas Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan Hulktikultura. Mereka juga dianggarkan sendiri-sendiri tapi kemudian akan dilebur jadi satu dan menjadi bidang. Ia mengakui, terkait PON, ini titik berat sukses PON, sukses Ekonomi.

“Memang sudah ada OPD yang merencanakan programnya untuk PON. Misalnya Dinas Perikanan sudah menganggarkan untuk budidaya ikan air tawar. Mereka telah menganggarkan untuk keramba-keramba yang rusak saat banjir akan diganti sehingga ke depan ketersediaan ikan tercukupi,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap, pada pelaksanaan anggaran diawal tahun 2020 benar-benar bisa berjalan pada bulan pertama atau kedua. Ketika DPR Papua sudah menetapkan anggaran pada Oktober ini, ada cukup waktu beberapa bulan ke depan untuk melakukan evaluasi.

“Jadi kami berharap pelaksanan anggaran itu tidak molor ketika sudah disetujui dan dana sudah dikucurkan. Terutama dana Otsus karena kebanyakan dana yang dianggarkan untuk menunjang PON ini adalah dana Otsus. Ini yang menjadi kendala dan kemudian kami pikirkan nanti di dorong di tim anggaran. Tapi jika terjadi keterlambat maka akan berpengaruh pada setiap SKPD untuk menunjang PON ini,” tandasnya.

Hanya saja kata Herlin Monim, anggaran kami di bidang perekonomian ini pasti ada bagian-bagian yang nanti diusul oleh PB PON, dalam ketersediaan pangan untuk menjelang PON.

“Tapi tidak hanya itu, karena ada juga pengembangan usaha kecil untuk segala macam bentuk souvenir atau hasil-hasil kerajinan tangan ini yang juga di kembangkan dan di dorong. Salah satunya ketersediaan galeri untuk menampung semua hasil kerajinan tangan dari seluruh mama-mama pengrajin di Tanah Papua ini,” pungkasnya.

(Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here