Wali Kota Benhur Tomi Mano Tegaskan Semua Program Kerja OPD Harus Berpihak Kepada Orang Asli Papua

0
378
Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM. dalam sebuah kegiatan. (lintaspapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) akan melakukan pendataan administrasi kependudukan berbasis NIK untuk OAP yang ada di kota Jayapura.
Wali kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., dalam memimpin rapat Koordinasi pemanfaatan data orang asli papua di kota Jayapura bersama OPD di ruang rapat Wali kota Jayapura, Selasa 22 Oktober 2019, meminta Dispendukcapil untuk melakukan pendataan untuk OAP (Orang Asli Papua).
Dalam pemanfaatan data administrasi kependudukan terhadap OAP, Benhur meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah kota dalam menyusun program kerjanya harus ada keberpihakan terhadap OAP.
“Hal ini sudah di lakukan pada lima tahun pertama kepemimpinan saya dan Pemkot menjadi rool model. Kami telah melakukan pendataan OAP yang ada di kota berbasis marga,” ucapnya.

“Oleh karenanya data itu saya minta Dukcapil mengelolanya dan data ini di gunakan bagi OPD menyusun programnya berpihak bagi OAP,” kata Benhur.

Menurutnya dengan pendataan ini bertujuan agar semua kebijakan lewat dana DAK, DAU dan Otsus itu harus berpihak kepada OAP.

Untuk masalah ini, kata Benhur pemerintah kota Jayapura sangat fokus karena masing -masing daerah sudah di berikan dananya, sehingga paparan ini diharapkan OPD sudah bisa melihat apa yang harus di lakukan.

“Khusus program tahun 2020 misalkan di beberapa distrik untuk programnya ada OAP yang disabilitasi, apa yang akan dilakukan mereka dalam program itu. Apa itu berupa kursi roda, dana khusus atau membentuk tenaga kerja dan pelatihan. Jadi kita fokus untuk penguatan kapasitas. Dan data ini setiap tahun akan di validasi,” paparnya.

Wakil Walikota Jayapura, Ir H. Rustan Saru, MM., juga menambahkan semua data untuk OAP, kepala Kampung harus perhatikan baik, jika belum ada data di Dukcapil segera lakukan verfikasi dengan baik.

“Misalnya untuk data penduduk OAP yang menganggur orang itu yang harus di data. Khusus bagi OPD terkait ini data sudah jelas semua mempunyai program silahkan harus libatkan OAP di dalamnya,” kata Rustan.

Saat ini lanjut Rustan, sesuai data yang ada terdapat jumlah OAP di kota Jayapura yang belum bekerja sebanyak 2.358 orang.
“Saya harap Disnaker kiranya ada kegiatan terkait dengan lapangan pekerjaan tetap kita buka organisasi ini, tetap kita jalan dan kerjakan semua apakah itu pekerjaan langsung berupa pekerjaan triwulan dan lainnya kita berdayakan semuanya,” ujarnya.

 

Begitu juga dengan data pensiunan ada 81 orang , PT Taspen  diminta tuntaskan ini segera, termasuk juga nelayan OAP  sebanyak 158 kiranya di cek kembali apakah dari jumlah ini sudah pernah menerima bantuan atau tidak.

“Untuk Dinas pendidikan juga ada 1.966 belum sekolah harap kepala kampung telusuri data dan keberadaannya, konsultasi dengan keluarganya penyebabnya apa.Selanjutnya Dengan kaitan tetkait  IPDN, TNI dan Polri Saya minta Dinas Pendidikan data orang port numbay kelas 2 dan kelas 3 untuk persiapkan,” katanya.

Dalam kaitan dengan ini mereka  akan diberikan anggaran khusus untuk mendaftar, di berikan psikotes untuk di latih fisik, dan mentalnya.

” Nanti ada kordinasi yang kita akan lakukan,  berapa orang yang diusulkan untuk masuk IPDN, Polisi maupun TNI. Harus jelas semua dan di bina betul,” pungkasnya.

Sementara itu Setda Kota Jayapura, Frans Pikey  mengapresiasi Dinas Dukcapil atas sajian data khusus OAP yang sudah di mulai dari beberapa tahun yang lalu.

Namun katanya data ini masih belum final karena masih bersifat mengacu pada KK dan KTP namun ada kemungkinan juga masih ada yang belum melapor kepada dukcapil.

“Dari data yang ada sudah bisa menggambarkan jumlah orang port numbay di 14 kampung ini sedikit sekali maka di pastikan dengan alokasi dana desa tidak ada cerita orang port numbay itu sejaterah,” ucapnya.

Pihaknya menambahkan berkaitan dengan ini secara  pribadi dirinya menantang Kepala Pemerintahan Kampung (KPK), dengan angka orang port numbay yang sedikit ini apakah bisa dengan dana Rp 6-8 miliard bisa mensejaterahkan masyarakat atau tidak.

“Seperti kata ondoafi (LMA) tadi ini adalah tanggung jawab moral dalam menggunakan uang sebanyak ini guna mensejaterahkan masyarakat di tiap Kampung, “pungkasnya.  (Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here