Komisi II DPR Papua Mendorong Penambahan Anggaran  Sektor Ekonomi

0
156

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPRP) yang membidangi perekonomian mendorong agar ada penambahan anggaran untuk rumpun ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) tahun 2020.

Menurut Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, bahwa dengan di gelarnya rapat kerja komisi II dengan mitra kerja pemerintah provinsi Papua dalam rangka membahas Reperdasi APBD tahun anggaran 2020 tujuannya untuk mendengar saran dan masuk serta program-program kerja yang di ajukan.

“Dalam pertemuan ini kita membahas rencana APBD tahun 2020, namun seperti biasanya sektor perekonomian ini sejak dua tahun terakhir kami terus berupaya untuk ada penambahan anggaran. Dan menjadi pertanyaan besar mengapa rumpun perekonomian ini kurang mendapat perhatian,” kata Herlin Usai memimpin rapat kerja komisi di Hotel Aston Jayapura, Selasa 22 Oktober 2019.

Dijelaskannya, khusus untuk satu OPD yakni tanaman pangan dan Holtikultural adalah hasil perampingan dari empat Dinas yaitu Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Dinas tanaman Pangan.

Selanjutnya kata Beatrix anggaran pada empat SKPD ini yang di satukan menjadi satu dalam satu OPD hanya mendapat Rp 67 Miliard. Nilai ini mereka rampingkan tetapi fungsi pelayanan publik ke masyarakat tidak berkurang karena akan menjadi bidang.

“Sebelumnya dari empat dinas ini anggarannya tidak melebihi dari Rp 20 Miliard tidak ada penambahan dan ini justru bekurang dan saat ini jika Rp 5 Miliard satu OPD. Dan hanya penambahan anggaran pada beberapa sektor saja,” ujarnya.

Menurutnya, dari penjelasan beberapa Dinas bahwa saat ini tidak ada anggaran yang di keluarkan terlebih dahulu, namun OPD harus menyusun program dulu baru kemudian di anggarkan. Itu yang terjadi dalam penyusunan anggaran APBN dan APBD dan sebagainya.

“Saya menilai jika seperti begini uangnya saja di sediakan baru programnya di masukan sulit bagi SKPD dalam menentukan program -program karena mereka mempunyai program prioritas kepada masyarakat yang sudah di lakukan bertahun tahun dalam pembinaan dan pengembangan perekonomian,” jelasnya.

Ia pun mencontohkan yang terjadi pada Dinas Ketahanan Pangan, memang terdapat dana alokasi khusus dari pusat tetapi bidang ini masih ada di Pemprov berarti itu juga mempunyai peranan penting.
Karena dalam UU 23 tahun 2014 urusan pangan itu menjadi urusan wajib tetapi anggarannya paling kecil sekitar Rp 87 juta.

“Oleh karena itu dalam APBD induk komisi II akan melihat hasil pertemuan dari mitra komisi misalnya ada empat Dinas itu hanya Rp 67 Miliard, masih kurang delapan Dinas lagi berapa anggarannya serta saran dan masukan untuk kita melihat karena fungsi tugas mereka memang banyak sekali,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikultural Papua, Samuel Siriwa mengatakan untuk persiapan PON Dinas Pertanian dan tanaman pangan dalam pertemuan ini mengacu kepada pagu yudikatif dalam memaparkan program kegiatan yang bisa di biayai dengan dana yang ada.

Di akui jika mengacu kepada teknis hingga budget memang terjadi penganggaran yang dratis dan ada program dinas yang ada tidak tertampung dengan baik.

“Mudah-mudahan kami berharap karena ini masih tetap pada penganggaran dukungan PON sehingga OPD tidak terlibat langsung anggarannya masih terbatas. Sehingga sidang paripurnah nanti ada solusi terbaik keberpihakan kepada masyarakat petani,”Jelas Siriwa

(Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here