Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, S.Sos, M.KP, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat dan perwakilan Tokoh Adat, ketika menabuh Tifa sebagai tanda dibukanya secara resmi Seminar dan Diskusi, yang berlangsung di Suni Garden Lake Hotel and Resort, Senin (21/10/2019) kemarin. (Irfan /LPC)

SENTANI (LiINTAS PAPUA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melaksanakan seminar dan diskusi. Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Suni Garden Lake Hotel and Resort, Senin (21/10/2019) kemarin pagi.

Diikuti sekitar ratusan peserta terdiri dari berbagai komponen yakni, dari komponen Dewan Adat Suku (DAS), Kampung Adat, instansi tekhnis, Sekolah Adat Papua dan juga masyarakat adat, kegiatan ini dilaksanakan selama sehari. Dengan tema “Kampung Adat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura.

Pada seminar dan diskusi ini berlangsung sangat cair karena pihak panitia telah mengundang empat narasumber. Keempat narasumber dalam seminar dan diskusi ini diantaranya yaitu Tandi Nababan yang merupakan Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dr. Ferdy Sokoy, yang merupakan Pembantu Rektor (Purek) I Uncen Papua, Sadrak Wamebu, SH, yang merupakan salah satu pemerhati masalah Adat Papua dan Pdt. Hosea Wally, SH, yang merupakan salah satu perwakilan tokoh agama.

Seminar dan diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan bobot dari Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA), termasuk juga Kampung Adat dan pentingnya perlindungan bagi masyarakat adat di Kabupaten Jayapura.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, dalam sambutannya pada pembukaan seminar dan diskusi tersebut mengatakan, semua pihak yang diundang hadir akan memberikan pikiran-pikiran terbaik tentang bagaimana adat itu sesungguhnya.

Lanjut dikatakan Mathius, jika Kampung Adat menjadi sentral (pusat) tentang Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA), maka sudah tentu segala hal yang berkaitan dengan Adat harus diwujudkan dalam Kampung Adat dan tidak bisa di luar dari Kampung Adat.

“Kalau bicara tentang kampung adat itu bobotnya harus jelas dan apa yang akan dicapai. Untuk itu, melalui diskusi ini dapat dipertajam agar membangun kampung adat itu benar-benar sudah dilihat dari berbagai aspek,” ujarnya.

Karena itu, kata Mathius, pemerintah daerah hadirkan beberapa narasumber yang dianggap sangat ahli dan berkompeten dalam hal adat-istiadat pada kegiatan diskusi dan seminar kali ini.

Menurut orang nomor satu di Kabupaten Jayapura ini, bahwa keberadaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua telah berlangsung lama dan sejumlah perubahan telah hadir. Namun tidak sepenuhnya menampakan wujud keberpihakan.

Untuk itu, dirinya mengharapkan, dengan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura menjadikan Distrik sebagai pusat pelayanan publik dan adanya Kampung Adat itu mampu menyatakan tentang keberpihakan dari Otsus bagi masyarakat Papua di Kabupaten Jayapura. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here