Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura Diharapkan Mampu Lakukan Penataan Administrasi

0
259
Suasana Penutupan Workshop Sinkronisasi Kewenangan Distrik dan Penjelasan Draf Master Plan Pengembangan Distrik. (Irfan / LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Kepala Distrik diharapkan mampu melakukan penataan administrasi saat melaksanakan operasionalisasi Pemerintahan Distrik setelah adanya pelimpahan kewenangan.

Suasana Penutupan Workshop Sinkronisasi Kewenangan Distrik dan Penjelasan Draf Master Plan Pengembangan Distrik. (Irfan / LPC)

Demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri, S.Sos, M.KP, dalam sambutannya pada penutupan Workshop Sinkronisasi Kewenangan Distrik dan Penjelasan Draf Master Plan Pengembangan Distrik di Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Grand Allison Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (18/10/2019) sore pekan kemarin.

Ia menyampaikan, selain sebagai Pusat data dan kebudayaan. Pelimpahan kewenangan terhadap Distrik sebagai Pusat perubahan, meliputi beberapa bidang kewenangan diantaranya Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Komunikasi dan informatika, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga masih ada beberapa bidang lagi.

“Setelah dilakukan pembinaan, bimbingan dan penerapan penyusunan program rencana kerja (Renja) Distrik. Maka, Kepala Distrik bisa lebih tekun untuk wujudkan Distrik sebagai pusat data dan pusat kebudayaan,” imbuhnya.

Sementara itu salah satu peserta workshop, Kepala Distrik Nimboran Marsuki Ambo, S.ST., menuturkan setelah dirinya mengikuti kegiatan dimaksud dan dibekali beberapa petunjuk tekhnis dalam merencanakan program dan pelaksanaan penyusunan Renja dan RKA selanjutnya sebagai kepala Distrik akan melaksanakan kewenangan yang diberikan.

“Salah-satunya peningkatan ekonomi sexara khusus, kemudian kesejahteraan , pendidikan kesehatan , distrik sebagai pusat data dan informasi dan pusat pemberdayaan,” jelasnya.

Ditambahkan Marsuki, setelah Distrik dapat pelimpahan kewenangan semua aspek akan dilayani terutama layanan publik, karena ada bagian dari kerja Organisasi Perangkat Derah (OPD) kedepan akan dikerjakan oleh Distrik.

“Contoh seperti Disdukcapil, untuk perekaman KTP-el, KK, Akte dan dokumen kependudukan lainnya. Maka bagian ini akan dikerjakan karena ada pelimpahan kewenangan tersebu,” paparnya.

Lebih lanjut Marsuki menyampaikan dengan adanya pelimpahan kewenangan, dirinya selalu Kepala Distrik selain sebagai pembina, juga sebagai kepala wilayah setempat. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab sebagai kepala distrik akan bertambah.

Kegiatan workshop tersebut digelar atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Unit Percepatan Pembangunan Daerah (UPPD) bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Daerah Universitas Cendrawasih (PSKPD-Uncen), juga Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kegiatan itu juga melibatkan perwakilan dari 6 (enam) Distrik sebagai Distrik percontohan, yaitu Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Nimboran, Distrik Kaureh, Distrik Depapre dan Distrik Demta. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here