UPPD Kabupaten Jayapura Gelar Workshop Sinkronisasi Data Kewenangan Distrik

0
249

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Kabupaten Jayapura sedang mempersiapkan rencana induk atau Master Plan Distrik. Maka dari itu, pada Kamis (17/10/2019) Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Unit Percepatan Pembangunan Daerah (UPPD) bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Daerah (PSKPD) Universitas Cendrawasih (Uncen) melaksanakan workshop Sinkronisasi Data Soal Kewenangan Distrik, yang selanjutnya akan dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Distrik sebagai Master Plan.

Wakil Bupati Jayapura,  Giri Wijayantoro mengatakan, Distrik dengan sejumlah  persoalan dan masalahnya itu perlu mendapat perhatian lebih. Tampak saat memberikan sambutannya dalam kegiatan tersebut. (Irfan /LPC)

Workshop ini merupakan pembahasan lanjutan dari bimbingan tekhnis (Bimtek) Distrik Membangun, Membangun Distrik yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Hotel Suni Garden Lake Hotel and Resort yang diselenggarakan oleh Bappenas.

Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari 6 Distrik sebagai Distrik percontohan, yaitu Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Nimboran, Distrik Kaureh, Distrik Depapre dan Distrik Demta.

Wakil Bupati Jayapura,  Giri Wijayantoro mengatakan, Distrik dengan sejumlah  persoalan dan masalahnya itu perlu mendapat perhatian lebih. Jadi kiranya Distrik perlu diberikan pelimpahan kewenangan yang lebih. Supaya persoalan di tingkat Distrik bisa selesai dengan cepat, karena ada pelimpahan kewenangan tersebut.

“Meski Distrik diberikan kewenangan, tetapi mereka tetap akan dikontrol dan mereka sebagai kepala Distrik bisa dianggap Bupati kecil,” jelas Giri Wijayantoro ketika menjawab wartawan media online ini usai membuka kegiatan workshop tersebut, yang berlangsung di Ballroom Grand Alisson Hotel, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (17/10/2019) kemarin sianh

Lanjut Giri menerangkan, pelimpahan kewenangan ke tingkat Distrik tidak langsung diberikan  ke- 19 Distrik di Kabupaten Jayapura. Namun diberikan secara bertahap diawali dari Distrik yang betul-betul siap sebagai Pilot Project.

“Jadi, ada 6 Distrik yang menjadi pilot project yang diputuskan oleh Bupati Jayapura,” ungkap Giri menerangkan.

Sekretaris Unit Percepatan Pembangunan Daerah (UPPD) Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun, saat diwawacara. (Irfan /LPC_

Sementara itu ditempat yang sama,  Sekretaris Unit Percepatan Pembangunan Daerah (UPPD) Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun menuturkan, bahwa  kegiatan workshop yang digelar pihaknya ini merupakan tindaklanjut dari bimbingan tekhnis (Bimtek) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh Bappenas di Suni Garden Lake Hotel and Resort, yang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi kewenangan dari pihak-pihak terkait yang selanjutnya akan dituangkan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) Distrik.

“Penjelasan tentang draf master plan tentang pengembangan distrik, melalui master plan distrik, tiap tahun distrik dalam penyusunan renja distrik kedepan akan merujuk pada master plan pengembangan Distrik,” ungkap pria yang akrab disapa Eddy Ohoiwutun ini.

“Master plan ini masa waktunya sampai 15 tahun, dari master plan tiap tahun Distrik bisa lakukan program untuk mencapai fungsi Distrik yang telah disepakati dengan output yang terukur dan jelas,” lanjutnya menjelaskan.

Ia menambahkan, kedepan tiap Dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menjalankan programnya akan mengacu pada master plan yang telah disusun dan direncanakan tiap tahunnya.

“Kita harapkan ada sinkronisasi dari sisi program serta anggaran yang lebih baik, ada 6 Distrik dipilih untuk jadi model dan kita harap kedepan bisa jadi contoh dan tidak terlalu lama bisa diduplikasi untuk Distrik lain,” paparnya.

Katanya, setelah workshop sinkronisasi data usai, selanjutnya setelah penyusunan master plan rampung. Master Plan tersebut siap untuk di launching.

“Finalnya disitu untuk penyiapan dokumen pengembangan berbasis Distrik ini, jadi pada bulan November masih ada kegiatan lagi, Master plan akan di Perdakan. Supaya memiliki instrumen yang sah dan legal bagi semua stakeholder dalam membangun Distrik,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here