Komnas HAM Papua Monitoring MoU TSP dan Pemilik Ulayat

0
351
Suasana pertemuan antara Pemkab Keerom yang diwakili, Asisten I Setda Keerom, Sucahyo Agung, SIP, MM, bersama Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua di Keerom, kemarin. (Arief /LPC)

Diharapkan nantinya ada kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak

KEEROM (LINTAS PAPUA)  – Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, melakukan audiensi dengan Pemkab Keerom di Ruang Rapat Bupati Keerom, pada Rabu (16/10/2019) kemarin. Kedua pihak dalam pertemuan ini melakukan pertemuan dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi dan monitoring kesepakatan bersama (MOU) antara pihak PT. Tandan Sawita Papua dan Pemilik Hak Ulayat yang ada di Keerom, tepatnya di Distrik Arso Timur.

Suasana pertemuan antara Pemkab Keerom yang diwakili, Asisten I Setda Keerom, Sucahyo Agung, SIP, MM, bersama Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua di Keerom, kemarin. (Arief /LPC)

Pada pertemuan (audiensi) tersebut, Pemkab Keerom diwakili Asisten I Setda Keerom, SucahyoAgung, didampingi Julito Pereira (Kadisnakertrans Keero), Malensius Musui (Kabid pertanahan dinas perumahan Keerom), Cucuk Suhartono (Kabid Perkebunan Dinas pertanian dan Perikanan Keerom), La Iriyanto (Kabid Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Keerom), Ibu Pregustina Duma, SH (Kabag Hukum Setda Kab. Keerom) dan Anton Sumel (Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Keerom) juga Wakil Ketua II Dewan Adat Kab. Keerom.

Perwakilan Ketua Tim Komnas HAM Papua, Ronald Samuel Rumbiak, saat berikan keterangan kepada media. (Arief/LPC)

Sedangkan dari Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, selain Ketua Tim,  Ronald Samuel Rumbiak, juga hadir Yorgen Numberi, Tito Verliyanto, Heru Yulianto (Staf Komnas HAM Perwakilan Papua) dan Yudha Aprilianto.

Perwakilan Ketua Tim, Ronald Samuel Rumbiak, usai kegiatan kepada media ini, mengemukakan  bahwa tujuan Komnas HAM perwakilan Papua menuju Keerom adalah untuk menindaklanjuti atas laporan yang disampaikan masyarakat.

‘’Kami datang ke keerom untuk melakukan beberapa tugas dan mandat terkait pengaduan masyarakat Keerom terkait hak-hak mereka yang belum mereka dapatkan secara penuh perjanjian antara mereka dengan PT TSP atau tandan sawita Papua,’’ungkapnya kepada LPC, kemarin.

Untuk merespon hal tersebut maka pihaknya memutuskan untuk menemui beberapa pihak termasuk Pemkab Keerom. ‘’Pemkab Keerom sebagai pemilik wilayah tentunya perlu kita dengarkan masukannya, yang tentunya Pemkab Keerom memiliki kepentingan agar hal ini berakhir dengan baik dan win-win solution untuk para pihak,’’lanjutnya.

Sementara itu,  Asisten I Setda Keerom, Sucahyo Agung, mengemukan bersyukur atas kerjasama yang telah terjalan baik antara Pemkab Keerom dan Komnas HAM selama ini. ‘’Sehingga melalui pertemuan ini, pihak Komnas HAM, memfasilitasi antara pihak antara PT TSP dan Masy adat,’’paparnya.

Asisten I Setda Keerom, Sucahyo Agung, saat diwawancara. (Areif /LPC)

Ia menambahkan, bahwa dari pertemuan tersebut disampaikan bahwa saat ini yang dibutuhkan masy/peserta adalah MoU akhir atau yang disebut memorandum of agreement (MoA).

‘’Hal ini terkait perizinan, kesepakatan awal yang isinya adalah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Itu yang kedepan kita lihat untuk realisasikan. Yang jelas kedepan Pemkab Keerom akan bersama-sama memfasilitasi sehingga terjadi titik temu antara pihak perusahaan dan masuarakat adat sama sama diuntungkan termasuk Permkab Keerom sendiri,’’pungkasnya. (arief/LPC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here