Ilustrasi saat Masyarakat Nduga ikut berpartisipasi dalam sebuah demokrasi (Eveerth Joumilena / LintasPapua.com)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  – Topik keamanan nasional dan demokrasi apalagi demokrasi liberal, sudah berulang kali dibahas dan didiskusikan di banyak forum. Tidak jarang, pembahasan dan diskusi itu menimbulkan perdebatan.

Ada anggapan bahwa tidak hanya konsep, tetapi bahkan pelaksanaan keamanan nasional bertentangan dengan demokrasi. Oleh karena, pelaksanaan keamanan nasional dianggap membatasi kebebasan dan hak-hak sipil, dalam tingkat tertentu.

Benarkah demikian? Tidak jarang, memang, pelaksanaan keamanan nasional seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa keduanya—keamanan nasional dan demokrasi—adalah tidak cocok.

Mengapa demikian? Bukankah di zaman moderen ini, tidak ada demokrasi tanpa negara yang kuat sebagai instusi sosial-politik yang menyangganya. Demokrasi membutuhkan keamanan. Terciptanya stabilitas keamanan sebuah negara menjadi prakondisi bagi terciptanya kehidupan demokrasi.

Tanpa adanya stabilitas keamanan, maka demokrasi dapat mengarah pada kekacauan. Hal tersebut kemungkinan malah bisa mengarah kepada munculnya rezim otoriter, diktatorial, bahkan fasis seperti dikisahkan sejarah.

Kondisi seperti itu terjadi di negara yang menurut Samuel Huntington, seorang ahli politik, menganut sistem politik non-demokrasi. Sistem politik non-demokrasi ini meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, komunis, dan partai tunggal.

Sebaliknya, di dalam negara yang menganut sistem demokrasi ada kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, penghormatan terhadap HAM, persaingan bebas untuk menjadi anggota parlemen atau presiden dalam sebuah pemilu yang bebas, adil, jujur, dan langsung.

Nah, kondisi seperti itu, yakni berlangsungnya kehidupan demokrasi, memerlukan situasi yang aman dan stabil. Oleh karena itu, sangat masuk akal bila ada tindakan yang tegas bahkan sangat tegas terhadap siapa saja yang dianggap dan diyakini akan atau telah menciptakan rasa tidak aman, menimbulkan destabilitas, secara langsung dan tidak langsung.

Misalnya, teror dan terorisme ditindak tegas. Teror jelas menampar kredibilitas aparat penegak hukum dan wibawa negara secara keseluruhan. Teror adalah musuh bersama bagi kita semua, umat manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, kerukunan, dan perdamaian. Oleh karena teror adalah musuh bersama, maka harus pula dihadapi bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja, tetapi juga masyarakat sipil, seluruh komponen masyarakat.

Aksi teror telah merampas hak asasi manusia, yakni para korban langsung maupun tidak langsung, yang merasa ketakutan, cemas, dan terganggu hidupnya. Mereka, para teroris, telah merampas hak hidup para korban, hak atas rasa aman, dan kebebasan dari rasa takut.

Bagi negara, teror telah mengakibatkan instabilitas, merusak stabilitas dan keamanan negara. Kalau sebuah negara sudah tidak stabil dan tidak aman, maka rakyatnyalah yang akan menjadi korban. Karena itu, tidak berlebihan kalau teror dianggap mengancam perdamaian. Bila kedamaian hancur, maka pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat pun akan terganggu. Bila demikian, rakyat lagi yang akan menjadi korban.

Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi segenap rakyat dari segala bentuk tindakan bahkan juga gagasan yang akan mengancam rasa aman. Langkah itu antara lain dengan menangkap para teroris, mengadili mereka menurut hukum yang berlaku, mencegah terjadinya aksi teror, menderadikalisasi mereka yang terpapar ajaran teror, dan juga mengambil kebijakan tegas terhadap siapa pun yang menebarkan teror ke masyarakat lewat media, yang di zaman sekarang ini sangat efektif.

Penangangan teror, aksi teror, terorisme dengan cara dan pendekatan yang benar, tepat sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dalam bingkai nilai-nilai demokrasi, tentu tidak akan melanggar HAM. Dalam konteks inilah kita semestinya melihat aksi teror, terorisme yang kian hari kian nekat.

Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa keamanan nasional dan demokrasi, tidak saling menegasikan satu sama lain. Sebab, keamanan nasional adalah sesuatu yang conditio sine qua non dalam sebuah negara demokrasi. Dengan kata lain, tidak ada rasa aman, tidak ada demokrasi. Bila tak ada demokrasi, tak ada pula penghormatan terhadap HAM. (*) ( https://jokowidodo.app/post/detail/demokrasi-ham-dan-terorisme )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here