Launching Tahapan Pemilu 2020, Waropen dan Supiori Diharapkan Lakukan NPHD

0
506

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hadir di Kota Jayapura secara langsung melaksanakan serangkaian launching tahapan pemilihan bupati dan wakil 11 Kabupaten di Provinsi Papua tahun 2020 bersama KPU Provinsi Papua, Selasa, 8 Oktober 2019.

Gubernur Papua, Lukas Enembe (batik merah), Ketua KPU RI, dan Ketua MRP. dalam suasana Launching Tahapan Pemilu 2020. (Fransisca / lintaspapua.com)

Pelaksanaan Pilkada serentak dilaksanakan September 2020 ini diikuti  9 Provinsi 261 Kabupaten/Kota seindonesia. Untuk melaksanakan pilkada serentak ada 11 Kabupaten di Papua yang mengikutinya yaitu : Kabupaten Waropen, Supiori, Merauke, Yalimo, Boven Digul, Asmat, Mamberamo Raya, Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo. Ada dua Kabupaten (Kabupaten Waropen dan Supiori) yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Selasa (8/10/2019) Taman Imbi Jayapura.

Secara langsung Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay menyampaikan pesan agar dua Kabupaten yang belum menandatangani NPHD segera melakukan NPHD, mengingat pelaksanaan pilkada akan segera berlangsung, juga memudahkan semua pihak.

Sementara itu, Gubernur  Papua, Lukas Enembe mengungkapkan sudah mengingatkan penandatanganan NPHD sejak 1 Oktober lalu” Sudah di ingatkan awal Oktober, tapi belum dilaksanakan maka kita kasih kesempatan dalam minggu ini harus sudah selesai,Saya tidak akan memanggil lagi kedua kepala daerah karena itu sudah menjadi kewajiban pemda untuk mengalokasikan dana bagi KPU sehingga harus ditandatangi secepatnya,”katanya.

Ketua Ketua KPU RI, Arief Budiman mengharapkan,  dua kabupaten yang saat ini belum melaksanakan NPDH secepatnya melakukan kewajibannya langsung ke KPU Provinsi Papua dan pemerintah daerah di Kabupaten. (Fransisca / lintaspapua.com)

Ketua Ketua KPU RI, Arief Budiman mengharapkan,  dua kabupaten yang saat ini belum melaksanakan NPDH secepatnya melakukan kewajibannya langsung ke KPU Provinsi Papua dan pemerintah daerah di Kabupaten.

“Kedua belah pihak harus bertemu dan menentukan tanggal serta komitmen. Adakan kesepakatan, tidak boleh molor. Saya tidak tahu situasi disana, jangan sampai masih diskusi terkait anggaran. Yang penting harus komitmen dan menyamaratakan pikiran,” pungkasnya. (Fransisca/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here