Mendengarkan Suara Rakyat : Presiden Jokowi Meminta DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP

0
475
Itu kita serahkan semua ke KPU karena yang punya kewenangan adalah KPU," ujar Presiden Joko Widodo,  saat diminta pendapat soal ada penolakan hasil Pemilu. Pernyataan ini disampaikan Presiden kepada jurnalis selepas berbuka puasa bersama dengan Ketua DPD RI di Kuningan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. (Foto Biro Pers Setpres)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –  Ketegasan sikap Presiden Joko Widodo yang meminta agar DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), patut diapresiasi. Ini adalah langkah yang tepat di tengah muncul suara-suara dan desakan agar pemerintah menarik draf Revisi UU KUHP.

Langkah tersebut menegaskan bahwa Jokowi tidak gegabah, grusa-grusu, terburu-buru, mendengarkan, serta mempertimbangan semua masukan yang diterima berkait dengan Revisi UU KUHP itu. “Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” kata Jokowi.

Karena itu, Jumat (20/9/2019), Presiden telah memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly, selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI agar pengesahan RUU KUHP ditunda.

Banyak pihak—misalnya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP), LBH APIK, LBH Masyarakat, Indonesian Corruption Watch (ICW), Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dan sejumlah pakar hukum pidana—bersuara lantang terhadap sejumlah pasal dalam RUU KUHP. Bahkan, sejumlah kalangan berpendapat bahwa RUU KUHP sangat represif dengan persepektif pemenjaraan melebihi KUHP produk kolonial.

Adalah sangat penting mendengarkan umpan balik dari pihak lain, khususnya dari rakyat yang berkepentingan. Stephen Covey, dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People (1990) menyatakan bahwa mendengarkan merupakan salah satu dari tujuh kebiasaan orang yang sangat efektif.

Menurut Stephen Covey, kebanyakan orang mendengarkan tidak dengan maksud memahami, melainkan bertujuan untuk memberikan jawaban. Sementara, mendengarkan dengan empati adalah mendengarkan untuk memahami. Empati itu kata kuncinya.

Kiranya, hal itu yang dilakukan Jokowi. Presiden memahami benar apa yang menjadi keberatan masyarakat; apa yang disampaikan oleh para ahli hukum; dan juga yang disampaikan oleh lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang bergerak di bidang hukum. Dalam hal ini, termasuk juga keberatan kalangan penggerak hak asasi manusia yang melihat bahwa RUU KUHP melanggar HAM.

KUHP yang sekarang hendak direvisi dan yang dipakai selama ini adalah produk pemerintahan kolonial. Sumber KUHP adalah hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918. Oleh karena itu, tidak aneh kalau pasal yang dibuat untuk kepentingan pemerintah penjajah.

Maka, setelah lebih setengah abad, muncul gagasan untuk merevisi, perlu ada aturan, rumusan yang cocok untuk zaman kini, dan lebih Indonesia. Maka saat berlangsung Seminar Hukum Nasional I di Semarang, muncul gagasan untuk melahirkan RUU KUHP. Ketika itu, pemerintah menanggapi hasil seminar dengan penuh antusias dan membentuk sebuah tim perumus.

Jalan yang dilalui begitu panjang dan melibatkan begitu banyak ahli, sampai akhirnya sekarang tersusun RUU KUHP. Hal itu pun terwujud setelah pada 5 Juni 2015 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden berisi kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP. DPR dan Pemerintah sepakat merampungkan pembahasan itu dalam tempo dua tahun yaitu sampai akhir 2017. Namun batas akhir itu, akhirnya terlewati.

Kemudian disepakati bahwa RUU KUHP yang kurang lebih terdiri atas 780 pasal disahkan pada bulan Agustus 2018. Namun, batas waktu juga terlewati. Dan, pada tahun 2019, di akhir masa jabatan para wakil rakyat, DPR, didesakkan lagi agar RUU KUHP, disahkan.

Usaha ini pun tak berhasil karena menuai reaksi keras dari masyarakat. Sampai akhirnya, Presiden meminta penundaan pengesahan RUU KUHP kepada DPR. Maka, jika dihitung dari Seminar Hukum Nasional I di Semarang, 1963, proses revisi sudah memakan waktu sekitar 56 tahun. Jika dihitung dari sejak Seminar Hukum Nasional I di Semarang, proses revisi memakan waktu sekitar 55 tahun.

Waktu yang dibutuhkan untuk merevisi KUHP, memang membutuhkan waktu yang demikian panjang. Hal itu tidak menjadi masalah, dari pada terburu-buru tetapi hasil tidak maksimal dan tidak lebih baik, tidak lebih manusiawi dibandingkan yang produk kolonial yang direvisi.

Ada sejumlah catatan yang disampaikan masyarakat termasuk mereka yang bergerak di dunia hukum, tentang RUU KUHP. Pertama, RUU KUHP dianggap sangat represif dengan perspektif pemenjaraan melebihi KUHP produk kolonial.

Kedua, draf RUU KUHP yang saat ini disusun DPR dan pemerintah belum berpihak pada kelompok rentan, terutama perempuan. Ketiga, RUU KUHP mengancam program pembangunan pemerintah, terutama program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan.

Keempat, RUU KUHP mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi. Kelima, RUU KUHP masih memuat banyak pasal karet dan tak jelas yang mendorong praktik kriminalisasi, termasuk intervensi terhadap ruang privat.

Keenam, RUU KUHP mengancam eksistensi lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BNN, dan Komnas HAM, yakni dengan adanya wacana penambahan pasal tindak pidana narkoba, korupsi, dan pelanggaran HAM berat di RUU KUHP.

Ketujuh, RUU KUHP telah nyata dibahas tanpa melibatkan lembaga pemerintah dalam sektor kesehatan masyarakat, sosial, perencanaan pembangunan, pemasyarakatan, dan sektor-sektor terkait lainnya.

Itulah antara lain masukan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai dasar penolakan mereka terhadap pengesahan RUU KUHP. Apakah yang disampaikan oleh masyarakat itu benar. Tentu, perlu dipelajari secara lebih teliti, seksama, dan penuh kesabaran.

Apa salahnya untuk kembali melihat lagi pasal demi pasal, membahas lagi dengan lebih banyak melibatkan pihak lain yang berkompeten. Dengan demikian, akan benar-benar lahir undang-undang yang seperti kita harapkan semua.

Oleh karena itu, yang dilakukan Jokowi dengan meminta agar DPR menunda pengesahan RUU KUHP adalah langkah yang tepat. Tentu, hal ini berbeda dengan RUU KPK, yang juga diramaikan oleh sementara masyarakat, yang juga digunakan untuk menyukseskan atau mempertahankan kepentingannya sendiri.

Kiranya untuk melangkah lebih lanjut sampai pada pengesaha RUU KUHP berlaku kata-kata bijak ini Audi et alteram partem atau audiatur et altera pars yang kurang lebih berartu “para pihak harus didengar,” oleh baik pemerintah maupun DPR. Mengapa demikian? Karena, bagaimanapun hukum itu ada hubungannya dengan masyarakat. Dan dalam hal ini, kiranya berlaku juga pepatah Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. ( https://jokowidodo.app/post/detail/mendengarkan-suara-rakyat )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here